Pemerintah Bolehkan Pemutaran Film G30S/PKI dalam Memori Hari Ini, 29 September 2020

JAKARTA – Memori hari ini, lima tahun yang lalu, 29 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak larang pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Film itu dibolehkan selama tak menciptakan kerumunan.

Sebelumnya, film G30S/PKI jadi film propaganda di era Orde Baru. Film itu jadi ajian menelanjangi keburukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Belakangan film itu dilarang di era pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie.

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) membawa kesedihan di seantero Indonesia. Narasi itu karena aksi penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat terjadi. Pembunuhan itu buat amarah segenap rakyat Indonesia meninggi.

Mereka geram dengan PKI yang dianggap sebagai dalang. Pemeritahan Soeharto dan Orba coba memanfaatkan keadaan. Mereka ingin membuat sebuah film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI pada 1984, sekalipun peristiwanya sudah lama usai.

Film itu kemudian ditayangkan setiap tahun pada tanggal 30 September di TVRI dan stasiun televisi swasta. Film itu bak mengangkat sisi kepahlawanan pemerintah. Namun, isi film diragukan banyak pihak. Banyak adegan yang dianggap berlebihan dan terlampau fiksi.

Publik yang dipaksa menonton film G30S tiap tahun mulai lelah. Kemudian, borok Soeharto dan Orba kian menampakkan diri pada 1998. Mereka gagal mempertahankan pemerintahan melawan krisis ekonomi. Alhasil, Soeharto lengser dari kekuasaan.

Kondisi itu membuat Wakil Presiden, Habibie naik jadi Presiden pada 1998. Posisi itu membuat Habibie banyak mengambil kebijakan penting. Kebijakan yang paling dikenang adalah melarang film G30S terbit di televisi.

Habibie menganggap film itu hanya membuat rakyat Indonesia gagal melangkah. Mereka terus berdiam dalam kubanganan masa lalu. Kondisi itu dianggapnya bisa jadi kerugian besar bagi generasi yang akan datang.

“Saya tidak mau mengeluarkannya bila terus terang. Saya tidak benarkan meluangkan waktu yang saya miliki hanya 24 jam sehari untuk menggali masa lampau. Saya tidak mau. And itu kenapa, salah. Banyak bangsa-bangsa gara-gara itu tak maju-maju.”

“Udah deh semua pahlawan, seperti saya bilang tadi. Saya harus membereskan banyak yang anti, yang anti juga saya rangkul peluk, karena mereka juga saudara saya,” terang Habibie sebagaimana dikutip laman Kompas TV, 28 September 2017.

Narasi bangkitnya PKI muncul lagi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kondisi itu membuat segenap jenderal militer khawatir. Utamanya, mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. Mereka kemudian mencoba mengembalikan ingatan dengan nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI.

Keinginan itu membawa kehebohan. Padahal, film sudah lama dilarang ditayangkan di televisi. Mahfud MD pun segera bereaksi. Ia menganggap nonton film G30S tak jadi masalah pada 29 September 2020. Pemerintah membolehkan film G30S diputar.

Izin itu diberikan selama acara nonton bersama tak memicu kerumunan karena masih suasana pandemi COVID-19. Mahfud menganggap hal yang paling penting keinginan orang untuk nonton bukan paksaan, tapi kata hati sendiri.

"Jadi banyak yang bertanya apakah pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI itu dibolehkan atau tidak, saya sudah mengatakan, pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang, tetapi juga tidak mewajibkan. Itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apa pun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang," ujar Mahfud sebagaimana dikutip laman kompas.com, 29 September 2020.