Presiden Abbas Tegaskan Tidak Ada Keadilan Tanpa Kemerdekaan Palestina

JAKARTA - Presiden Mahmoud Abbas menegaskan tidak ada keadilan tanpa kemerdekaan Palestina, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan seluruh mitra, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prancis hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Hal tersebut disampaikan Presiden Abbas dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS yang disampaikan secara daring pada Hari Kamis, setelah tidak memperoleh visa untuk hadir secara langsung.

"Tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan tanpa kemerdekaan Palestina," kata Presiden Abbas, melansir WAFA 26 September.

"Kami ingin hidup dalam kebebasan, keamanan, dan kedamaian seperti semua bangsa lain di bumi, di negara yang merdeka dan berdaulat di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, hidup damai dengan tetangga kami," urai Presiden Abbas.

Ia menekankan, waktunya telah tiba bagi komunitas internasional untuk memberikan keadilan kepada rakyat Palestina, "yang memungkinkan mereka untuk mencapai hak-hak mereka yang sah dan terbebas dari pendudukan."

Presiden Abbas dalam kesempatan yang sama juga berjanji bekerja sama dengan Presiden Trump, Arab Saudi, Prancis dan PBB dalam rencana perdamaian untuk Gaza yang didukung mayoritas oleh badan dunia tersebut.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang dengan suara mayoritas bulan ini mendukung deklarasi tujuh halaman yang bertujuan untuk memajukan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, mengakhiri perang Gaza antara Israel dan militan Hamas.

Deklarasi tersebut muncul dari konferensi internasional, mengenai konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade kedua pihak, di PBB yang diselenggarakan oleh Arab Saudi dan Prancis pada Bulan Juli

Negeri Paman Sam dan Israel memboikot acara tersebut dan telah menolak upaya internasional tersebut.

"Terlepas dari semua penderitaan yang telah diderita rakyat kami, kami menolak apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober - tindakan yang menargetkan warga sipil Israel dan menyandera mereka - karena tindakan tersebut tidak mewakili rakyat Palestina maupun perjuangan mereka yang adil untuk kebebasan dan kemerdekaan," jelas Abbas.

"Kami telah menegaskan - dan akan terus menegaskan - Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina, dan bahwa kami siap memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan keamanan di sana. Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan, dan Hamas—bersama dengan faksi-faksi lainnya harus menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Nasional Palestina," urai Presiden Abbas.

"Kami tegaskan kembali, kami tidak menginginkan negara bersenjata," tandasnya.

Poin-poin yang Ia ajukan tercantum dalam deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum.

"Kami menyatakan kesiapan kami untuk bekerja sama dengan Presiden Donald Trump, Arab Saudi, Prancis, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan semua mitra untuk melaksanakan rencana perdamaian" yang didukung oleh Majelis Umum, kata Presiden Abbas.