Baru Bikin Twitter, Pria di Riau Ini Nekat Hina Presiden Jokowi, Ujungnya 'Nangis' Keciduk Polisi
JAKARTA - Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengamankan seorang pelaku bernama Mustafa Kamal karena menghina Presiden Joko Widodo melalui Twitter.
"Penangkapan pelaku berdasarkan laporan polisi nomor:LP-A/42/V/2021/SPKT-KEPRI, tanggal 12 Mei 2021," kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt di Batam seperti dilaporkan Antara, Sabtu, 15 Mei.
Dia menjelaskan, kronologis kejadian berawal dari pelaku yang membuat postingan berupa konten dan diunggah ke Twitter atas nama akun @MustafaKamalN13, tanggal 8 Mei 2021, pukul 15.43 WIB.
Pelaku diketahui baru membuat akun twitter tersebut pada bulan Maret 2021. "Dalam unggahannya, pelaku menghina Pak Jokowi dengan kalimat-kalimat yang tak pantas," ujar Harry.
Mengetahui hal tersebut, lanjut Harry, Tim Teknis Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri langsung melakukan penyelidikan.
Baca juga:
- 6 Tayangan Ramadan di TV Ditegur MUI karena Melecehkan Perempuan dan Vulgar
- Valentino Simanjuntak Tuntut Siaran Bola Live Minta Maaf Lewat Video Lengkap dengan Nama dan Alamat Pemilik Akun
- Wamenkumham: Pasal Pencemaran Nama Baik Meresahkan
- Jurnalis Albania: Hanya Turki yang Bisa Melindungi Anak-anak Palestina dari Israel
Hasilnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB pelaku berhasil diamankan di Supermarket Bintan 21 Tanjungpinang dan selanjutnya di bawa Ke Mapolda Kepri di Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone, SIM card, akun Twitter atas nama tiger andalas milik pelaku dan kartu identitas diri pelaku.
Atas perbuatannya, pelaku dapat diterapkan Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.