Muncul Dugaan Mafia Alutsista, DPR: Wah Nggak Tahu, Kami Nggak Pernah Ikut-ikutan
JAKARTA - KRI Nanggala-402 dinyatakan subsunk (tenggelam) beserta 53 awak kapal selam di perairan utara Pulau Bali. Insiden ini menjadi kritik terhadap pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI.
Belakangan muncul spekulasi adanya dugaan mafia bisnis dalam sistem pertahanan nasional. Sehingga memperburuk persoalan pengadaan alutsista.
Menanggapi dugaan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almayshari mengatakan tidak mengetahui soal isu tersebut.
"Wah, engga tahu. Kita enggak pernah ikut-ikutan, kapal nya aja kita enggak pernah liat," ujar Kharis dihubungi VOI, Senin, 26 April.
Kendati demikian, Kharis mengakui bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan sangat terbatas. Sehingga, memang berpengaruh pada perawatan dan pemeliharaan alutsista.
"Anggarannya terbatas mau ngomong apa. Kebutuhan anggaran Kemhan Rp300 triliun lebih, hanya terdukung di 2021 sebesar Rp138 triliun," ungkapnya.
Baca juga:
- Sebelum Mudik Dilarang, Ribuan Santri Ponpes Al-Ittihad Dipulangkan Lebih Awal
- 504 Personel Gabungan di Bogor Kawal Pengetatan Mobilitas Jelang Larangan Mudik
- Jubir Wapres Luruskan Pernyataan: Usulan Mudik Santri untuk Masa Pengetatan Mobilitas
- Juliari Batubara dan Dua Anak Buahnya Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Bansos
Politikus PKS itu mengatakan, anggaran Rp138 triliun tersebut tidak cukup untuk digunakan dalam rangka perawatan keseluruhan alutsista yang ada. Namun, Kharis menyayangkan jika alokasi itu sudah dianggap 'jumbo' dan diprotes padahal kebutuhan sesungguhnya untuk pertahanan lebih dari Rp300 triliun.
"Jadi bayangin kebutuhan Rp300 triliun lebih. Nah perawatan akan baik, pemeliharaan akan baik, semua akan terawat kalau Rp300 triliun. Ini kan cuma Rp138 triliun, yang Rp90 triliun dipotong untuk haji. Mau ngomong apa? Susah!," tegas Kharis.
Kharis juga mengaku, Komisi I DPR selalu mendorong ada penambahan anggaran untuk pertahanan. Akan tetapi pihaknya memahami dengan kondisi yang masih dalam pandemi sekarang ini.
"Kami dorong terus, cuma yang didorong enggak nambah-nambah. Kami pahami fiskal terbatas, ekonomi sedang tidak baik, kita pahami. Tapi menuntut anggaran segitu bisa merawat alutsista ya enggak masuk akal," jelas Abdul Kharis.
Sebelumnya, Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakri mengatakan ada sosok yang berpengaruh dalam pengadaan sistem persenjataan prajurit. Kata dia, munculnya mafia bisnis dalam sistem pertahanan nasional tersebut makin memerburuk persoalan alat utama sistem pertahanan atau alutsista TNI.
"Ada (mafia bisnis dalam sistem pertahanan nasional), (sebut saja) Mister M," tuturnya dalam diskusi virtual, Minggu, 25 April.
Namun Connie tak menerangkan lebih detail mengenai sosok yang dimaksud. Meski demikian, dia membeberkan menemukan sengkarut alutsista TNI. Salah satunya terkait proyek kendaraan taktis (rantis) Maung yang digagas Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Saya juga menemukan dan siapa yang mau buka. Menurut saya ini bagian dari korupsi. Jangan salah loh, pertama dia beli Hilux utuh, yang diambil hanya sasis, kemudian yang lain-lain dijual kembali. Padahal yang di-charge itu harga satu mobil itu. Kemudian saya pernah lihat 200 mobil (Hilux) yang datang," ucapnya.