Perlukah Dibentuk Tim Pencari Fakta KRI Nanggala-402?

JAKARTA - Anggota DPR mendesak pemerintah pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen atas musibah tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan Bali.

Pembentukan tim ini dinilai sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada rakyat, bukan hanya menaikkan pangkat para prajurit yang gugur saja.

Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPR Nasir Djamil menanggapi spekulasi yang bermunculan di media sosial. Menurutnya, informasi-informasi yang berseliweran tentu sangat menganggu pikiran masyarakat Indonesia terutama keluarga korban KRI Nanggala-402.

"Apalagi disebut-sebut bahwa ada sabotase dari negara tertentu terhadap KRI Nanggala-402 karena alasan berebut pengaruh," ujar Nasir Djamil kepada wartawan, Senin, 26 April.

Politikus PKS itu berharap Tim Pencari Fakta bisa mencari dan menemukan kebenaran dibalik tragedi tersebut. Termasuk soal kelayakan operasional kapal selam mengingat usianya yang sudah 40 tahun.

"Kalau Presiden benar-benar berduka mari kita hormati 53 prajurit TNI AL terbaik bangsa, itu dengan mencari dan menemukan jawaban apa penyebab tenggelamnya kapal selam nanggala 402," ungkap Nasir.

Nasir mengakui sebagai makhluk Tuhan, tentu harus menerima cobaan seperti ini.

"Tapi sebagai anggota parlemen, saya berkewajiban mengingatkan dan mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen agar negeri ini benar-benar berdaulat di lautnya sendiri," tegas Nasir Djamil.

Sebelumnya muncul anggapan KRI Nanggala-402 tenggelam akibat kurangnya perawatan terhadap alutsista tersebut.

Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakri mengatakan ada sosok yang berpengaruh dalam pengadaan sistem persenjataan prajurit. Kata dia, munculnya mafia bisnis dalam sistem pertahanan nasional tersebut makin memerburuk persoalan alat utama sistem pertahanan atau alutsista TNI.

"Ada (mafia bisnis dalam sistem pertahanan nasional), (sebut saja) Mister M," tuturnya dalam diskusi virtual, Minggu, 25 April.

Namun Connie tak menerangkan lebih detail mengenai sosok yang dimaksud. Meski demikian, dia membeberkan menemukan sengkarut alutsista TNI. Salah satunya terkait proyek kendaraan taktis (rantis) Maung yang digagas Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Saya juga menemukan dan siapa yang mau buka. Menurut saya ini bagian dari korupsi. Jangan salah loh, pertama dia beli Hilux utuh, yang diambil hanya sasis, kemudian yang lain-lain dijual kembali. Padahal yang di-charge itu harga satu mobil itu. Kemudian saya pernah lihat 200 mobil (Hilux) yang datang," kata dia.