Menteri PU Sebut Penyelesaian Proyek Jalan Tol Tahun Ini Terganjal Proses Politik Anggaran
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, saat ini kementeriannya hanya mengerjakan proyek-proyek jalan tol menggunakan skema pembiayaan pinjaman luar negeri.
Dia menilai, hal ini dikarenakan proses politik anggaran yang masih berlangsung hingga saat ini.
"Karena pekerjaan infrastrukturnya, kan, cuman sisa-sisa dari loan. Ya memang surat cinta Bu Menkeu (Sri Mulyani) yang pertama, kan, mengatakan, loan itu enggak bisa diutak-atik. Ya, sudah kami kerjakan berdasarkan itu saja," ujar Dody kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin, 10 Februari.
"Tapi, kan, hari ini juga kami belum bisa kerjakan karena proses politik anggaran sesi kedua belum selesai. Sesi kedua itu, kan, masih menghadap ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Baru kemudian ke Bu Menkeu lagi untuk kemudian diefektifkan anggaran kami, gitu loh," sambungnya.
Menurut Dody, saat ini pihaknya juga belum bisa menargetkan pembangunan jalan tol baru yang cukup panjang. Mengingat, adanya pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga Rp81,38 triliun.
Akan tetapi, Dody menuturkan, apabila nantinya memang diperlukan pembangunan jalan bebas hambatan baru pada tahun ini, khususnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, maka pihaknya akan mengusulkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Tapi, nanti memang ada fungsinya yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Kami (akan) mem-propose (mengusulkan) ulang ke Pak Presiden. Pak Presiden ini perlu dikerjakan sekarang. Jadi tenang, tenang," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo Subianto hanya akan membangun ruas tol sepanjang 13 kilometer pada tahun ini.
Baca juga:
Hal tersebut merupakan dampak dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipangkas signifikan hingga mencapai Rp81,38 triliun.
"Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun telah diefisienkan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari.
Dari total pagu indikatif Kementerian PU senilai Rp29,57 triliun tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga hanya mendapat alokasi anggaran senilai Rp12,48 triliun.
Salah satunya bakal digunakan untuk membangun jalan tol sepanjang 13 kilometer.