Prabowo Tahan Proyek Infrastruktur Besar, Pembangunan Jalan Tol Dihentikan?

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan proyek jalan tol baru yang belum berjalan akan ditunda sementara menyusul instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sejumlah proyek besar.

"Ada instruksi dan Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah, tol juga terdampak, tetapi yang akan kami hold dulu, yang kami akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek belum berjalan," ujar Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa, 17 Desember.

Sony mengatakan, proyek jalan tol yang sudah memasuki tahap konstruksi, pelelangan dan studi kelayakan atau feasibility study (FS) akan tetap dilanjutkan.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons informasi yang berkembang di publik terkait kemungkinan seluruh proyek jalan tol akan dihentikan di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Sony memastikan proyek yang telah memiliki kontrak kerja tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penundaan proyek baru.

"Karena ada kekhawatiran semua tol berhenti. Tidak. Kami akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak," ucapnya.

Menurut Sony, proyek jalan tol yang benar-benar baru akan ditunda sementara bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan keuangan pemerintah, dalam hal ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025.

"Yang benar-benar baru, itu yang mungkin akan kami tahan dulu. Karena kami ingin melihat kekuatan keuangan di 2025," katanya.

Namun demikian, kata Sony, bagi badan usaha yang berminat mengajukan proyek unsolicited dengan pendanaan sendiri, pemerintah tetap membuka kesempatan.

Lebih lanjut, Sony secara khusus menuturkan bahwa Astra Infra sebagai contoh badan usaha non-BUMN yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan jalan tol.

Karena itu, pemerintah mempersilakan Astra untuk berpartisipasi dalam pelelangan proyek tol.

"Itu kalau memang ada dari teman-teman badan usaha, yang sifatnya unsolicited, itu kami tetap persilahkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) menyebut, bahwa anggaran infrastruktur pemerintah 2025 ditahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Hal itu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, sebenarnya kami (untuk proyek) 2025 hanya tinggal kerjanya saja, kan. Tapi, karena arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) begitu, kemudian semua anggaran utamanya terkait infrastruktur sementara dibintang (ditahan) dulu," ujar Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 18 November.

Dody menuturkan, penahanan anggaran itu menunggu sampai antar kementerian/lembaga duduk bersama merencanakan pembangunan.

"Kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian agama, dan lain-lain, agar kemudian program apapun yang dibebankan kepada kami untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para lembaga terkait," ucapnya.

Menurut dia, saat ini anggaran yang ada di Kementerian PU akan difokuskan untuk menjalankan program astacita besutan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait ketahanan pangan dan sebagainya.

"Sebenarnya kami perlu ngobrol lagi dengan Pak Presiden (Prabowo). Menginformasikan kepada beliau bahwa dengan semua kementerian kami sudah bicara dan ini memang adalah program-program prioritas beliau," katanya.