Tak Ada Sengketa di MK, Berikut Daftar 21 Provinsi Tetapkan Gubernur-Wagub Terpilih Pilkada 2024 Hari Ini
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 21 provinsi tak memiliki gugatan sengketa perolehan suara calon gubernur-wakil gubernur Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (KPU).
Selain itu, sebanyak 275 kabupaten/kota dan 21 daerah di komisi independen pemilihan (KIP) Aceh juga tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut, pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak di 21 provinsi tersebut akan ditetapkan sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih pada hari ini. Begitu juga dengan ratusan kabupaten/kota yang tak memiliki sengketa.
"KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada daerah-daerah tersebut dapat melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon terpilih untuk calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota, pada tanggal 9 Januari 2025," kata Afif dalam keterangannya, Kamis, 9 Januari.
Berikut daftar 21 provinsi yang akan menetapkan pasangan calon terpilih di Pilkada 2024:
1. Aceh
2. Sumatera Barat
3. Riau
4. Jambi
5. Sumatera Selatan
6. Bengkulu
7. Lampung
8. Kepulauan Riau
9. DKI Jakarta
10. Jawa Barat
11. Banten
12. Bali
13. Nusa Tenggara Barat
14. Nusa Tenggara Timur
15. Kalimantan Barat
16. Kalimantan Selatan
17. Kalimantan Utara
18. Gorontalo
19. Sulawesi Barat
20. Maluku
21. Papua Barat
Sebelumnya, MK, telah merilis buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). MK meregistrasi sebanyak 310 perkara, terdiri dari 23 perkara PHP gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di 16 Provinsi, 238 perkara PHP bupati dan wakil bupati, serta 49 perkara PHP wali kota dan wakil wali kota yang tersebar di 233 kabupaten/kota.
Baca juga:
Saat ini sidang di MK telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 16 Januari 2025.
Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari-4 Februari 2025.