Perlu Ada Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Jemaah Meski Biaya Haji 2025 Turun
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kinerja Panja Haji yang telah menetapkan Bipih 2025 sebesar Rp55,4 juta per jemaah. Meski terjadi penurunan biaya dibanding tahun lalu, Saleh menilai perlu ada peningkatan kualitas pelayanan pada jemaah di mana seringkali tak sesuai dengan yang dijanjikan.
"Terkait dengan penyelenggaraan haji, ada beberapa hal penting dan pokok yang harus dijaga dan ditingkatkan. Pertama, pelayanan pada jamaah haji sebelum keberangkatan. Mulai dari pendaftaran, manasik, bahkan sampai di asrama haji. Semua harus dipermudah dan para jamaah dibuat senang," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu, 8 Januari.
Kedua, kualitas pelayanan penerbangan. Menurut Saleh, sering sekali jadwal penerbangan berubah dan delay. Kondisi seperti ini pasti akan mengganggu kenyamanan, apalagi para jamaah Indonesia saat ini mayoritas adalah lansia.
"Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal," ungkap Ketua Komisi VII DPR itu.
Ketiga, pemondokan selama di Arab Saudi. Karena jumlahnya yang banyak, kata Saleh, jamaah haji Indonesia sering terdistribusi tidak adil.
"Sebagian beruntung dapat di pemondokan yang bagus dan dekat dengan Masjidil Haram. Sebagian lagi di tempat yang kurang baik dan jauh dari Masjidil haram. Sering ditemui, jamaah kita memilih untuk tidak ke mesjid karena alasan jarak," katanya.
Keempat, konsumsi dan makanan selama di tanah suci. Saleh menuturkan, pemerintah menjanjikan untuk menyajikan makanan bercita rasa Indonesia. Menurutnya, hal ini mesti harus dipenuhi namun sayangnya tahun lalu tidak semuanya dapat ditepati.
"Tahun lalu, kami menemukan bahwa tidak semua bumbu masakan didatangkan dari Indonesia. Persentasinya kecil. Yang besar malah didatangkan dari negara lain. Tentu ini harus diperbaiki. Harus dipastikan bahwa masakan yang ada standarnya bercita rasa Indonesia," ucap Legislator dapil Sumut II itu.
"Lagi pula, penyediaan bumbu dapur ini penting. Untuk mencukupi kebutuhan 221.000 jamaah haji selama 40 hari adalah peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia. Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya? Buatlah perjanjian jauh-jauh hari agar bisa dipenuhi berapa pun kebutuhan yang diperlukan," sambungnya.
Kelima, transportasi untuk para jamaah. Saleh mengatakan, transportasi adalah elemen penting yang harus dipastikan ketersediaan dan kenyamanannya. Hanya saja, kata dia, sosialisasi terkait penggunaan alat transportasi ini sering kurang maksimal.
"Tidak heran, banyak jamaah yang kadang ditinggal dan mengalah dari jamaah asal negara lain. Padahal, transportasi ini adalah bagian yang dibayar dan dihitung secara ketat dalam ongkos haji," katanya.
Keenam, pelayanan jamaah pada saat armina. Saleh mengingatkan, pelayanan di armina harus benar-benar prima. Sebab selain sulit dan padat karena jutaan jamaah terkumpul di satu tempat, armina adalah salah satu kunci pembeda antara haji dan umroh.
"Kesuksesan haji juga sangat ditentukan sukses tidaknya pelaksanaan seluruh ibadah pada armina. Kita mohon agar pemerintah memprioritaskan pelayanan di armina. Tenda harus dipastikan kecukupannya. Air, makanan, tempat ibadah, dan kebutuhan selama di armina harus cukup, lengkap, dan memuaskan jamaah," tegas Waketum PAN itu.
Ketujuh, pelayanan kesehatan. Saleh mengatakan, Indonesia menyediakan anggaran APBN untuk pelayanan kesehatan, namun terkadang pelayanan tetap kurang karena banyaknya jamaah haji yang perlu penanganan dan perhatian khusus.
"Terkait hal ini, pemerintah perlu memikirkan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan di pemondokan dan tenda-tenda selama musim haji," katanya.
Kedelapan, adalah petugas haji Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Untuk tahun 2025 saja, petugas yang akan diberangkatkan adalah 2.210 orang dan telah mengikuti seleksi di Indonesia. Tetapi di Arab Saudi ada juga petugas haji musiman yang terdiri dari mahasiswa dan muqimin (orang yang sudah menetap).
"Kalau dari sisi rasio di tahun lalu, jumlah petugas haji kita lebih dari cukup. Sayangnya, petugas-petugas itu tidak begitu terasa kehadirannya," ucapnya.
Baca juga:
Terkait petugas ini, tambah Saleh, DPR pernah mengusulkan agar dipercayakan ke petugas nakes, TNI, dan Polri karena dianggap lebih cekatan.
"Bahkan dalam situasi sulit mereka lebih profesional menangani keadaan darurat. Yang paling utama, mereka pasti akan disiplin. Ada nama baik bangsa Indonesia di pundak mereka," pungkasnya.