Surat Perintah Penahanan Presiden Yoon Diperpanjang, Kepala KPK Korsel Janji Berhasil Eksekusi

JAKARTA - Kepala badan antikorupsi Korea Selatan, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) berjanji akan berhasil mengeksekusi Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, setelah surat perintah penahanan diperpanjang dan upaya eksekusi pekan lalu gagal.

Pengadilan Distrik Barat Seoul memberikan perpanjangan yang diminta oleh para penyelidik yang dipimpin oleh CIO, setelah surat perintah awal berakhir pada Hari Senin, menurut para pejabat, melansir The Korea Times 8 Januari.

Kepala CIO Oh Dong-woon menyampaikan permintaan maaf karena gagal melaksanakan surat perintah tersebut Jumat pekan lalu, selama sesi komite legislasi dan peradilan Majelis Nasional, berjanji akan berhasil dalam upaya kedua.

CIO gagal mengeksekusi surat perintah penahanan Yoon pada Hari Jumat, setelah terlibat ketegangan dengan pasukan pengamanan presiden selama lebih dari lima jam.

Menanggapi kritik CIO tidak cukup siap untuk melaksanakan surat perintah tersebut, Oh mengatakan ada "banyak masalah yang tidak terduga" dan ia mengambil "tanggung jawab penuh."

CIO akan "mempersiapkan secara menyeluruh" untuk pelaksanaan surat perintah kedua dengan pemahaman bahwa itu bisa menjadi "kesempatan terakhir," kata Oh.

Lebih lanjut, ia mengkritik Yoon dan kantornya, mengatakan menghalangi pelaksanaan surat perintah itu sama saja dengan "merusak landasan hukum dan ketertiban," tindakan yang, katanya, patut dikecam keras.

Ia juga dengan tegas membantah klaim CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan, dengan menunjukkan persetujuan pengadilan atas surat perintah penangkapan membuktikan sebaliknya.

"Tidak ada masalah hukum," kata Oh, seraya menambahkan hak investigasi CIO "telah dibenarkan berkali-kali oleh penerbitan surat perintah yang sah oleh pengadilan."

Diketahui, CIO meminta surat perintah awal pada tanggal 30 Desember, menuduh Yoon mendalangi pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait dengan pengumuman darurat militer pada 3 Desember lalu.

Keesokan harinya, pengadilan yang sama memberikan surat perintah tersebut, menandai pertama kalinya dalam sejarah surat perintah penahanan dikeluarkan untuk seorang presiden yang sedang menjabat.

Dengan perpanjangan tersebut, CIO diharapkan segera mencoba lagi untuk mengeksekusi surat perintah terhadap Presiden Yoon.

Meskipun para penyelidik tidak mengungkapkan durasi perpanjangan surat perintah penahanan tersebut. Diyakini surat perintah terbaru berlaku lebih dari tujuh hari, masa berlaku surat perintah penahanan biasa, mengingat tantangan yang diantisipasi dalam menahan Yoon.