IPW Bocorkan Isi Surat Kepala RSPAD Gatot Subroto ke KSAD Soal Vaksin Nusantara

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut Kepala RSPAD Gatot Subroto A. Budi Sulistya mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.

Surat ini berkaitan dengan polemik pengembangan Vaksin Nusantara yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut.

"Info yang diperoleh IPW, surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisikan empat poin," kata Neta dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Jumat, 16 April.

Dia lantas membeberkan, poin pertama surat ini berisi klarifikasi isu pemberian vaksin yang disebut gagasan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto, Budi menegaskan uji klinis fase kedua Vaksin Nusantara in masih dalam proses penyiapan.

"Penelitian fase kedua tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Etik RSPAD Gatot Subroto," ungkap Neta merujuk surat tersebut.

Dalam poin pertama juga disebutkan, RSPAD telah meminta tim peneliti vaksin tersebut untuk mengikuti tahapan penelitian dan taat pada kriteria inklusi dan ekslusi penelitian demi validitas.

Poin berikutnya, berisi penjelasan mengenai banyaknya pejabat publik termasuk sejumlah anggota DPR RI dan masyarakat yang meyakini bahwa Vaksin Nusantara bagus. Padahal, vaksin tersebut masih dalam proses penelitian.

Ketiga, sambung Neta, Budi meluruskan bahwa sejumlah pejabat publik, anggota DPR RI dan masyarakat yang datang ke RSPAD baru menjalani proses pengambilan sampel darah dan bukan pemberian Vaksin Nusantara. Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rata-rata mencapai 7 hingga 8 hari. 

"Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi, kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian," ungkapnya.

Berikutnya, pada poin terakhir, Kepala RSPAD meminta petunjuk lebih lanjut dari KSAD Andika Perkasa.

Adanya surat ini membuat IPW meminta Andika bersikap tegas terkait Vaksin Nusantara yang pengujiannya dilakukan di lingkungan TNI AD. Hal ini penting agar tak terjadi kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.

"Agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta," ujarnya.

Vaksin Nusantara semakin menuai polemik pasca sejumlah tokoh politik dan pejabat beramai-ramai menjadi relawan uji klinis tahap II di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu, 15 April. Dalam tahap ini, relawan vaksin akan diambil sampel darahnya dan diolah selama 7 hari untuk kemudian disuntikkan kembali ke dalam tubuh.

Padahal vaksin gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu masih di tengah pro dan kontra lantaran belum mendapat restu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilanjutkan.