Penelitian Vaksin Nusantara Kini Difokuskan pada Sel Dendritik, Digunakan untuk Pelayanan
ILUSTRASI/ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Letnan Jenderal dr. Albertus Budi Sulistya menyebut penelitian Vaksin Nusantara akan difokuskan untuk meneliti sel dendritik yang digunakan dan berbasis pelayanan bukan komersil.

Hal ini disepakati setelah adanya pertemuan antara pihak RSPAD Gatot Soebroto, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan KSAD di Markas Besar (Mabes) TNI AD pada Senin siang, 19 April.

"Jadi begini, penelitian dendritik sel terapi ini tetap lanjut dan status penelitiannya adalah penelitian riset berbasis pelayanan," kata Albertus saat dihubungi wartawan, Senin, 19 April.

Albertus mengatakan, tak ada yang berbeda antara penelitian itu dengan yang sebelumnya. Namun, ke depan, para peneliti lebih fokus mendalami sejauh mana sejauh mana sel dendritik yang awalnya digunakan untuk menyembuhkan kanker dapat digunakan untuk menangkal COVID-19. 

"Menggunakan dendritik sel untuk meningkatkan imunitas terhadap virus Sars-COV2. Penelitiannya jadi itu," tegasnya.

"Jadi kembali ke penelitian ilmiah, menjadi penelitian ilmiah berbasis pelayanan," imbuh Albertus.

Selain itu, ke depan, penggunaan sel dendritik dalam vaksin untuk COVID-19 juga tak akan perlu izin edar. Penyebabnya, penggunaannya dilakukan dalam konteks ilmiah dan pelayanan.

"Esensinya sama dengan penelitian denditrik sel sebelumnya yang orang kenal istilah kerennya, istilah masyarkat anggap sebagai Vaksin Nusantara. Persis sama," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, polemik vaksin Nusantara diawali dengan hasil evaluasi BPOM yang menganggap uji klinik fase 1 vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum memenuhi kaidah. Hal itu yang menyebabkan belum adanya lampu hijau peneliti untuk meneruskan uji klinik fase kedua.

Namun, pada Rabu, 14 April lalu, sejumlah tokoh politik dan pejabat, termasuk Anggota DPR RI beramai-ramai menjadi relawan uji klinis tahap II. Dalam tahap ini, relawan vaksin akan diambil sampel darahnya dan diolah selama 7 hari ke depan.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyatakan lepas tangan jika vaksin Nusantara kukuh ingin melanjutkan tahapan. Sebab, pihaknya belum mengeluarkan izin fase 2.

"Hasil penilaian BPOM terkait fase 1 dari uji klinik dari vaksin dendritik atau Nusantara ini adalah belum bisa dilanjutkan ke fase 2. Sudah clear kan itu. Apa yang sekarang terjadi, itu di luar Badan POM, dalam hal bukan kami untuk menilai itu," kata Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat, 16 April.