Presiden Erdogan Minta Barat Menghentikan Tindakan Israel di Suriah Sebelum Terlambat

JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, perlu mengakhiri apa yang dilakukan Israel di Suriah sebelum terlambat.

"Negara-negara Barat, terutama AS, memiliki tanggung jawab besar untuk menghentikan Israel. Mereka harus dengan lantang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Suriah tidak dapat diterima," kata Presiden Biden, melansir TASS 20 Desember.

"Agresi Israel, yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan kita, harus dihentikan sebelum terlambat. Jika tidak, besok, bumerang Israel akan diarahkan kepada mereka yang mendukung negara dalam segala situasi," jelas Presiden sekembalinya dari pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 di Kairo, Mesir.

"Israel telah melanggar hukum internasional. Dunia terdiam ketika menginjak-injak hukum internasional di Gaza. Israel juga menduduki wilayah di Lebanon, tempat darah tertumpah, dan dunia terdiam sekali lagi. Saat ini, Suriah menjadi sasaran kecerobohan Israel," tegasnya, merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 tahun 1967.

"Resolusi tersebut mengutuk pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan dan menuntut penarikannya dari wilayah tersebut. Penting bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah guna melaksanakan resolusi tersebut," jelasnya.

"Semua mekanisme internasional perlu digunakan secara efektif untuk mencegah Israel mengeksploitasi situasi di Suriah," imbuh Presiden Erdogan.

Diberitakan sebelumnya, Israel melakukan serangan udara ke sejumlah posisi di Suriah, mengklaim menyasar senjata strategis dan infrastruktur militer, seiring dengan tumbangnya Pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember.

"Kedaulatan, kesatuan teritorial, dan integritas Suriah harus dipulihkan sepenuhnya, dan semua tindakan agresi harus segera diakhiri," kata Sekjen PBB Antonio Guterres kepada wartawan, dilansir dari Reuters.

Selain serangan udara, pasukan Israel juga dipindahkan ke zona demiliterisasi antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel - yang dibuat setelah perang Arab-Israel tahun 1973 - yang dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pejabat Israel sendiri menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan terbatas dan sementara untuk memastikan keamanan perbatasan Israel, tetapi tidak memberikan indikasi kapan pasukan akan ditarik.

"Saya tegaskan: Tidak boleh ada pasukan militer di area pemisahan selain pasukan penjaga perdamaian PBB – titik. Israel dan Suriah harus menjunjung tinggi ketentuan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974, yang masih berlaku sepenuhnya," tegas Sekjen Guterres.