Pj Gubernur DKI Ingin Bahas Percepatan Tanggul Pantai NCICD dengan Pramono-Rano
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan ingin membahas percepatan pembangunan tanggul pantai dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, yang meraih suara tertinggi pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Teguh berencana menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait percepatan pembangunan tanggul yang menjadi salah satu upaya utama dalam mencegah banjir rob di kawasan pesisir Jakarta.
"Saya nanti coba komunikasikan dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih terkait masalah ini. Kalau pembangunan tanggul bisa dipercepat dan masyarakat tidak terkendala, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai lebih cepat," ujar Teguh kepada wartawan, Rabu 18 Desember.
Proyek tanggul pantai NCICD dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan sepanjang 14,7 kilometer, sementara Pemprov DKI menyelesaikan 8,2 kilometer.
Namun, masih ada 16 kilometer tanggul yang belum dibangun, dengan rincian 3,3 kilometer menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan 12,8 kilometer menjadi tugas Pemprov DKI.
Awalnya, tanggul sepanjang 39 kilometer ini ditargetkan rampung pada 2028. Namun, target tersebut mundur menjadi 2030 karena berbagai kendala. Teguh berharap pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat memprioritaskan proyek ini sehingga penyelesaian bisa dipercepat hingga 2027.
"Selama tanggul itu belum selesai, rob-rob yang seperti sekarang ini akan terus terjadi di wilayah yang tanggulnya belum selesai. Mudah-mudahan nanti gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa mempercepat proyek ini," tambah Teguh.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan beberapa faktor penghambat proyek tanggul pantai NCICD.
Pertama, terdapat kendala dalam pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan. Kedua, desain tanggul membutuhkan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan para nelayan, seperti tambatan kapal dan area penempatan hasil tangkapan ikan.
Baca juga:
"Kami harus memastikan tambatan kapal tidak menghalangi alur pelayaran, serta menyediakan area penempatan ikan hasil tangkapan para nelayan. Hal ini membutuhkan waktu tambahan untuk dikoordinasikan," jelas Ika di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 17 Desember.
Meski ada hambatan, Ika menegaskan bahwa Pemprov DKI berkomitmen menyelesaikan proyek ini sesuai target baru pada 2030.