Uni Eropa Buka Investigasi terhadap TikTok Terkait Dugaan Intervensi Pemilu
JAKARTA – Komisi Eropa secara resmi membuka penyelidikan terhadap platform media sosial TikTok pada Selasa 17 Desember terkait dugaan kegagalannya membatasi intervensi pemilu, terutama dalam pemilihan presiden Rumania bulan lalu.
Komisi Eropa menyatakan akan meminta informasi dari TikTok dan menyelidiki kebijakan platform tersebut terkait iklan politik, konten politik berbayar, serta sistem rekomendasi konten yang rentan terhadap manipulasi. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan transparansi dan keamanan dalam proses demokrasi di negara-negara anggota Uni Eropa.
Pembukaan proses formal ini memberi kewenangan bagi Komisi Eropa untuk mengambil tindakan penegakan lebih lanjut serta menerima komitmen perbaikan dari TikTok. Meski begitu, tidak ada tenggat waktu khusus untuk menyelesaikan penyelidikan ini.
TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance, menyatakan bahwa pihaknya telah melindungi integritas platform dalam lebih dari 150 pemilu di seluruh dunia. Perusahaan itu juga mengklaim telah memberikan informasi lengkap kepada Komisi Eropa mengenai upaya mereka.
TikTok menegaskan tidak menerima iklan politik berbayar dan secara proaktif menghapus konten yang melanggar kebijakan terkait misinformasi dan ujaran kebencian.
Latar Belakang Intervensi Pemilu Rumania
Pada 5 Desember, Komisi Eropa memerintahkan TikTok untuk membekukan data terkait pemilu Rumania di bawah undang-undang Digital Services Act (DSA) Uni Eropa. Undang-undang ini bertujuan mengatur cara perusahaan media sosial terbesar di dunia beroperasi di Eropa.
Pemilu presiden di Rumania itu kemudian dibatalkan oleh pengadilan tertinggi negara tersebut setelah muncul tuduhan campur tangan Rusia dan kemenangan kandidat ultranasionalis pro-Rusia, Calin Georgescu, pada putaran pertama.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menekankan pentingnya melindungi demokrasi dari campur tangan asing.
“Kami harus melindungi demokrasi kami dari segala bentuk intervensi asing. Jika kami mencurigai adanya campur tangan, terutama selama pemilu, kami harus bertindak cepat dan tegas,” ujar von der Leyen dalam pernyataannya.
Komisi Eropa juga mencatat risiko intervensi pada pemilu mendatang di negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk pemilihan parlemen di Jerman pada Februari mendatang dan pemilu presiden di Kroasia yang dimulai pada 29 Desember.
Investigasi Ketiga terhadap TikTok
Penyelidikan ini merupakan yang ketiga terhadap TikTok di bawah undang-undang DSA. Dua penyelidikan sebelumnya terkait risiko bagi pengguna di bawah umur. Salah satu investigasi telah ditutup setelah TikTok berkomitmen untuk menghapus fitur TikTok Lite Rewards dari kawasan Uni Eropa.
Komisi Eropa terus menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan data dalam pemilu guna memastikan kepercayaan publik serta integritas demokrasi di seluruh wilayah Eropa.