8 Jabatan Strategis yang Pernah Dipegang Luhut: Pria yang ‘Jasanya’ Dipakai saat Kursi Menteri Kosong

JAKARTA - Di era pemerintahan Presiden Jokowi Jilidi 2, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun penunjukkan Luhut Pandjaitan untuk menjabat di kursi menteri ternyata tak hanya sekali.

Sepanjang 2020, Luhut tercatat memimpin beberapa pos menteri. Di sisi lain jabatan awalnya di Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga tak bergeser. Dalam satu periode, ia pernah menjabat setidaknya di dua kursi kementrian. Hal ini yang kemudian membuat Luhut mendapat julukan sebagai Menteri Segala Urusan. Lalu, jabatan strategis apa yang pernah dijabat Luhut?

Luhut Jadi Menteri Perhubungan

Jargon “Kepala, pundak, Luhut lagi, Luhut lagi” pernah viral di media sosial tahun 2020 lalu. Viralnya jargon tersebut dipicu lantaran Presiden Jokowi memberikan beberapa posisi strategis kepada Luhut, salah satunya adalah sebagai Menteri Pehubungan (Menhub).

Kala itu jabatan Menhub diisi oleh Budi Karya Sumadi yang terpapar COVID-19, sehingga ia harus dirawat di RSPAD. Untuk mengisi kekosongan itu, Presiden menunjuk Luhut untuk menggantikan Budi Karya sementara waktu.

“Tugas Kemenhub berat saat ini, dan Bapak Presiden mengangkat Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim,” kata Pratikno.

Luhut Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan

Presiden Jokowi menunjuk pria yang juga dijuluki dengan Lord Luhut itu untuk mengisi jabatan di Kementrian Kelautan dan Perikanan Ad Interim pada 25 November 2020. Sebelumnya, jabatan tersebut diisi oleh Edhy Prabowo, yang kemudian ia diringkus KPK lantaran kasus benur.

Pergantian pejabat sementara ini terungkap dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020. Surat ditujukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis Mensesneg Pratikno di surat tersebut.

Luhut Jadi Menteri Polhukam

Pria kelahiran Toba Samosir itu tercatat menjabat sebagai menteri pertama kali saat ditunjuk jadi Menko Polhukam Kabinet Kerja periode 2015-2016, yang pada saat itu diisi oleh Tedjo Edhy. Setelah Luhut beralih jabatan tersebut kemudian diisi oleh Wiranto.

Luhut Jadi Menteri ESDM

Luhut juga pernah duduk di kursi Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggantikan Archandra Thahar yang diberhentikan Presiden Joko Widodo pada 2016 silam karena ia masih memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Luhut yang saat itu jadi Menteri ESDM Ad Interim melepas jabatannya kemudian diganti oleh Ignasius Jonan.

Luhut Jadi Menko Bidang Kemaritiman

Presiden Jokowi memasrahkan jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di periodenya yang pertama. Saat itu Luhut menggantikan Rizal Ramli. Pos kementrian ini kemudian diubah oleh Presiden Jokowi secara nomenkelatur kementerian ini dengan tambahan 'investasi'.

Luhut Jadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Jabatan ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Luhut di masa pemerintahannya yang kedua. Jabatan ini membuat Luhut membawahi beberapa instansi penting yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian PUPR.

Luhut Jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Jabatan Luhut kali ini bukan di era Jokowi, namun di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Setelah itu posisi Luhut diisi oleh Rini Soemarno di era Presiden Megawati.

Luhut Jadi Waket Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19

Selain menduduki beberapa kursi menteri, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 di 9 provinsi. Kesembilan wilayah tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Sembilan provinsi tersebut dianggap berkontribusi besar bagi ekonomi nasional.

Selain terkait jabatan strategis yang dipegang Luhut, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.