Segera Tunjuk Perdana Menteri Baru, Presiden Prancis Macron: Prioritasnya Anggaran
JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Hari Kamis mengatakan, pihaknya akan menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari mendatang, dengan prioritas utamanya adalah mendapatkan anggaran 2025 yang disetujui parlemen.
Itu dikatakannya setelah Micheal Barnier, menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Prancis modern ketika ia mengundurkan diri pada Hari Kamis, setelah parlemen menggulingkannya karena rencana fiskalnya, tiga bulan setelah ia diangkat.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Macron mengatakan ia akan menunjuk pengganti politikus konservatif veteran itu "dalam beberapa hari mendatang."
"Prioritasnya adalah anggaran," kata Presiden Macron, melansir Reuters 6 Desember.
Undang-undang khusus untuk menggulirkan anggaran 2024 dan menghindari kesenjangan akan diajukan pada pertengahan Desember. Kemudian pemerintah baru akan menyiapkan anggaran penuh awal tahun depan, khususnya untuk memperhitungkan inflasi, untuk pemungutan suara oleh parlemen.
Presiden Macron, yang keputusannya yang tidak mengenakkan untuk mengadakan pemungutan suara dadakan pada Bulan Juni menghasilkan parlemen yang terpecah, membantah ia bertanggung jawab atas krisis politik tersebut.
Presiden, yang mewakili partai sentris, mengatakan partai sayap kanan dan kiri bersatu dalam "front anti-republik" untuk menciptakan "kekacauan" dengan menyingkirkan PM Barnier.
Presiden Macron telah dilemahkan oleh krisis tersebut, tetapi menolak seruan oleh beberapa pihak oposisi agar ia mengundurkan diri. Ia menegaskan kembali bahwa ia akan tetap menjabat hingga masa jabatannya berakhir pada bulan Mei 2027.
"Mandat yang Anda berikan kepada saya adalah selama lima tahun dan saya akan memenuhinya sampai akhir," katanya.
Baca juga:
Dalam pidato selama 10 menit, ia menambahkan pemerintahan baru harus mewakili berbagai pihak yang bersedia untuk mengambil bagian di dalamnya atau setidaknya setuju untuk tidak mengecamnya. Ia tidak mengatakan pihak mana saja.
Sebelumnya, Presiden Macron telah meminta Barnier dan pemerintahannya untuk tetap dalam kapasitas sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Diketahui, setiap perdana menteri baru akan menghadapi tantangan yang sama dalam menghadapi parlemen yang terpecah seperti yang dialami Barnier, terutama dalam mengesahkan anggaran pada saat Prancis perlu mengendalikan keuangan publiknya.