Presiden Macron Keluarkan Susunan Baru Pemerintahan Sayap Kanan di Prancis

JAKARTA - Susunan baru pemerintahan Macron itu dipimpin oleh Perdana Menteri Michel Barnier yang menentukan adanya sayap kanan. Padahal sayap kiri saat ini memenangkan sebagian besar kursi parlemen.

Meskipun ada kemitraan antara partai sentris Macron dan mereka yang berada di kanan, parlemen tetap terpecah dan akan bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang. Hal ini terjadi ketika Uni Eropa memberi tahu Prancis tentang utangnya yang meningkat jauh melampaui aturan UE.

Di antara mereka yang mendapatkan posisi di kabinet baru adalah Bruno Retailleau, anggota kunci dari Partai Republik konservatif yang didirikan oleh mantan presiden Nicolas Sarkozy. Ia telah ditunjuk sebagai menteri dalam negeri, sebuah portofolio yang mencakup bagian imigrasi.

Dilansir dari BBC, sebanyak 10 politisi dari Partai Republik telah diberi pekerjaan kabinet, meskipun Macron telah mempertahankan sejumlah menteri yang akan keluar di jabatan-jabatan penting. Sekutu dekat Macron, Sebastien Lecornu, tetap menjabat sebagai menteri pertahanan, dan Jean-Noel Barrot, menteri Eropa yang akan lengser, telah dipromosikan menjadi menteri luar negeri.

Hanya satu politikus sayap kiri yang diberi jabatan di kabinet, yaitu Didier Migaud yang independen, yang diangkat sebagai menteri kehakiman. Jabatan menteri keuangan diberikan kepada Antoine Armand, anggota partai Renaissance milik Macron sendiri yang, hingga saat ini, kurang dikenal secara politik.

Armand bertugas menyusun rancangan undang-undang anggaran pemerintah sebelum tahun baru untuk mengatasi defisit Prancis yang sangat besar. Sebelum pemilihan umum dadakan, badan eksekutif Uni Eropa memperingatkan Prancis bahwa mereka akan didisiplinkan karena melanggar aturan keuangan blok tersebut.

Defisit sektor publik Prancis diproyeksikan mencapai sekitar 5,6% dari PDB tahun ini dan melampaui 6% pada tahun 2025. UE memiliki batasan defisit sebesar 3%.

Michel Barnier, seorang konservatif veteran, ditunjuk sebagai perdana menteri Macron awal bulan ini. Barnier sebelumnya adalah kepala negosiator Brexit Uni Eropa, dan dialah yang menangani tugas membentuk pemerintahan baru yang mampu bertahan dari Majelis Nasional yang terpecah.

Anggota aliansi sayap kiri, Front Populer Baru (NFP) telah mengancam mosi tidak percaya pada pemerintahan baru. Dalam pemilihan bulan Juli, NFP memenangkan kursi parlemen terbanyak dari semua blok politik, tetapi tidak cukup untuk mencapai mayoritas keseluruhan. Pemimpin sayap kiri jauh Jean-Luc Mélenchon menyerukan agar pemerintahan baru "disingkirkan" sesegera mungkin.