Pjs Gubernur Kaltara Paparkan Kesiapan Pilkada di Komisi II DPR

JAKARTA - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Pjs. Gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. 

Komisi II DPR membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Selain memastikan kesiapan teknis, rapat ini juga membahas pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Kami ingin memastikan proses pengawasan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan baik. Netralitas ASN menjadi hal yang sangat penting," ujar Rifqinizamy, Rabu, 20 November.

Sementara dalam paparannya, Pjs. Gubernur Kaltara Togap Simangunsong menyatakan Provinsi Kaltara siap melaksanakan Pilkada Serentak.

Hal ini, menurut Togap, telah dikukuhkan melalui rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota di wilayahnya. 

"Kita siap melaksanakan pemilu pada 27 November 2024. Hal ini berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara," kata Togap. 

Ia juga menjelaskan realisasi dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada telah mencapai 100 persen.

Dana tersebut terdiri dari Rp128 miliar untuk KPU Kaltara, Rp23,7 miliar untuk Bawaslu Kaltara, dan Rp8,5 miliar untuk Polri. 

Togap memaparkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 di Kaltara yang mencapai 518.612 pemilih dari total jumlah penduduk 747.415 jiwa.