Datangi KPK, Menteri Agama Minta Pelaksanaan Haji Dipantau
JAKARTA - Menteri Agama Nassaruddin Umar dan jajarannya mendatangi gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Sejumlah pembahasan yang dilakukan termasuk meminta pemantauan penggunaan dana haji.
"Kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus, ya, termasuk masalah haji," kata Nassaruddin kepada wartawan di lokasi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan komisi antirasuah.
Tahun ini, sambung Nassaruddin, penanganan haji masih diurus oleh kementeriannya meski ada Badan Penyelenggara Haji (BPH). Karenanya, pemantauan KPK diperlukan.
Kemudian, Menteri Agama juga membahas soal pemantauan program lain seperti pendidikan. "Maka itu kami mohon masalah pencegahan, kita kerja sama dengan bagus," tegasnya.
"Termasuk pendidikan kemudian koordinasi, monitoring, dan seperti pendampingan di daerah juga," sambung Nassaruddin.
Ke depan, Nassaruddin berharap permintaan ini dilanjutkan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Sehingga, Kementerian Agama ke depan bisa lebih baik dan celah korupsi bisa tertutup.
"Harapan masyarakat terhadap Kementerian Agama menghendaki pembersihan, kemudian efektivitas, dan efisien bisa terwujud," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta tersebut.
Baca juga:
- Iran Protes Sanksi Uni Eropa-Inggris, Tegaskan Pengiriman Rudal ke Rusia Hanya Klaim Palsu
- Trump Puji Keindahan Thailand saat Berbicara dengan Putri Thaksin Shinawatra
- Proposal Gencatan Senjata Dikabarkan Disetujui, Utusan AS Tiba di Lebanon
- Prabowo di KTT G20 Sebut Alokasi Terbesar APBN pada Sektor Pendidikan
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut permintaan Kementerian Agama. Nota kesepahaman akan dibuat dalam waktu dekat. "Mulai dari peningkatan pendidikan antikorupsi di jaringan pendidikan agama mulai pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi," katanya di lokasi yang sama.
Sistem pencegahan korupsi untuk pelaksanaan haji juga bakal disiapkan, ungkap Ghufron. "Walaupun saat ini sudah bergeser kepada Badan Pengelola Haji. Tapi mungkin di tahun 2025 ini masih dikelola oleh Kementerian Agama karena proses transisi," pungkas Ghufron.