Dalih Kejagung Tak Ada Unsur Politis Dibalik Penetapan Tersangka Tom Lembong
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penetapan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Alasannya, proses penyidikan dalam perkara tersebut sudah dilakukan sejak lama.
"Penyidikan dalam perkara ini, sudah cukup lama sejak Oktober 2023, jadi kalau dihitung mungkin satu tahun," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, dikutip Rabu, 30 Oktober.
Dengan waktu penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama tersebut, maka, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong bukanlah terkait unsur politis.
Apalagi, sebelum menetapkan tersangka, penyidik juga telah memeriksa hampir seratusan saksi.
Sehingga, semua langkah hukum yang dilakukan penyidik terhadap mantan Menteri Perdagangan tersebut telah sesuai dengan aturan.
"Jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana kita juga menghitung kerugian negara, dengan memerlukan ahli," kata Qohar.
Dalam perkara dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong yang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan mengizinkan impor gula sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta.
Baca juga:
Keputusan Tom Lembong itu telah melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004. Pada aturan itu, hanya perusahaan BUMN yang diperbolehkan mengimpor gula.
Dalam kasus ini, Tom Lembong dipersangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindakan Pidana Korupsi Juncto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHAP.