Pasokan Vaksin Terkendala, Komisi Kesehatan Ingatkan Masyarakat Lebih Taat Prokes

JAKARTA - Komisi IX DPR menerima informasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait proses vaksinasi nasional yang saat ini mengalami kendala.

Terkendalanya pasokan vaksin COVID-19 ke Indonesia lantaran selama ini hanya mengandalkan suplai vaksin dari negara-negara produsen. Dimana saat ini melakukan embargo akibat terjadinya gelombang ketiga (third wave) penyebaran COVID-19 di negaranya masing-masing. Sehingga laju vaksinasi di dalam negeri tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengaku mengapresiasi transparansi dan keterbukaan informasi oleh Menkes terkait kendala vaksinasi tersebut. Sebab, menurutnya, transparansi informasi menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Tanah Air.

“Dengan adanya informasi seperti ini, masyarakat harus semakin taat dan lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan,” imbau Charles, Rabu 7 April 

Khususnya, disiplin penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum yang sudah dibuka kembali. Seperti bioskop, sekolah, dan lainnya.

Charles menilai, gelombang ketiga COVID-19 yang tengah dialami negara-negara produsen vaksin bisa menjadi cermin bagi Indonesia agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Untuk proses vaksinasi, Charles berharap semua warga negara bisa bekerjasama mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Pasalnya, vaksinasi baru menjangkau kurang dari 5 persen dari total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang.

“(semoga) kita bisa sama-sama selamat dalam perjalanan panjang ini,” kata politikus PDIP itu.