NasDem: Pernyataan Bahlil Soal Tukar Jatah Ketua MPR Bisa Usik Koalisi
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pertukaran jatah kursi ketua MPR hingga menambah jatah menteri bagi Partai Golkar bisa mengusik koalisi.
"Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi," kata Viktor dilansir ANTARA, Kamis, 24 Oktober.
Ia mengatakan pemilihan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 2024–2029 dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antarfraksi.
"Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam Peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat," kata Viktor.
Menurutnya, mekanisme pemilihan ketua MPR sudah sejalan dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 1 sampai 11. Pasal itu menyatakan pemilihan ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR.
"Dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dalam sidang paripurna," tambahnya.
NasDem pun mengingatkan partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah agar tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan demi menyukseskan kebijakan dan program pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
"Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gbran lima tahun ke depan," katanya.
Baca juga:
- Kunjungi Beirut, Menlu Jerman Tuding Hizbullah Pakai Tameng Manusia Saat Berperang dengan Israel
- Roket Hizbullah Bikin 4 Warga Nahariyya Israel Utara Terluka
- Presiden Macron Umumkan Bantuan Prancis Rp1,6 Triliun untuk Lebanon
- Hamas Pastikan 2 Sandera Rusia di Gaza Bakal Dibebaskan Lebih Dulu Bila Terjadi Pertukaran Tahanan
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan partainya mendapatkan jatah delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena memberikan jatah kursi ketua MPR kepada Partai Gerindra.
Menurut Bahlil, pemberian jatah kursi ketua MPR dari Partai Golkar kepada Partai Gerindra hingga dijabat Ahmad Muzani telah melalui suatu konsensus.
"Nah karena sudah terjadi, saya buka semuanya saja," kata Bahlil.