Coinbase Desak Pemerintah AS untuk Beri Kejelasan Soal Regulasi Kripto
JAKARTA - Coinbase, sebagai bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, semakin gencar menekan pemerintah untuk lebih transparan dalam kebijakan terkait aset digital. Pada awal pekan ini, Coinbase secara resmi mengajukan beberapa permintaan dokumen kepada Federal Deposit Insurance Commission (FDIC) melalui undang-undang Freedom of Information Act (FOIA), yang bertujuan untuk mengungkap kebijakan pemerintah yang dianggap masih tertutup mengenai kripto.
Langkah Coinbase tersebut meliputi dua permintaan utama. Pertama, mereka meminta dokumen yang menjelaskan apakah ada batasan jumlah aset digital yang dapat dimiliki oleh lembaga perbankan AS.
Kedua, mereka juga meminta daftar seluruh permintaan FOIA yang telah diajukan kepada FDIC sejak awal tahun 2022, untuk memeriksa apakah banyak permintaan informasi terkait kripto yang ditolak oleh lembaga tersebut.
Dikutip dari Decrypt, Paul Grewal, Kepala Bagian Hukum Coinbase, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk terus menuntut kejelasan dari pemerintah tentang kebijakan kripto. "Selama pemerintah tetap tidak transparan, Coinbase juga tidak akan mundur," tegasnya dalam sebuah pernyataan di media sosial.
BACA JUGA:
Langkah Coinbase ini adalah kelanjutan dari perjuangan hukum mereka yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Sebelumnya, Coinbase telah mengajukan gugatan terhadap SEC dengan alasan bahwa mereka terus menolak permintaan informasi mengenai kebijakan kripto. Dalam beberapa kasus, SEC berdalih bahwa pengungkapan dokumen tersebut dapat mengganggu upaya penegakan hukum yang mereka lakukan.
Coinbase juga terlibat dalam proses hukum yang lebih besar untuk memaksa SEC memperjelas regulasi terkait aset digital. Kasus ini saat ini sedang diproses di pengadilan federal di Philadelphia. Coinbase berupaya agar SEC segera menerbitkan aturan khusus untuk industri kripto yang hingga kini masih berada dalam area abu-abu secara hukum.
Tindakan Coinbase ini mendapat dukungan dari banyak pemimpin industri kripto, termasuk Caitlin Long, CEO Custodia Bank. Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah AS terkait aset digital terlalu tertutup dan tidak memberikan kejelasan bagi perusahaan yang ingin beroperasi secara legal.
Long mengkritik sikap pemerintahan Biden yang dianggap skeptis terhadap kripto, dan menyebut tindakan lembaga perbankan sebagai "tidak sah" dalam menekan bank-bank yang melayani perusahaan kripto.