AS Tuding soal Kerja Paksa di Industri Nikel, Bahlil: Enggak Ada!
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan terkait adanya kerja paksa pada industri nikel Indonesia.
Dikatakan Bahlil, tudingan itu hanya kampanye hitam untuk merusak reputasi Indonesia di mata dunia.
"Enggak ada kerja paksa. Saya kan hampir setiap bulan, waktu saya ke jadi Menteri Investasi, turun ke lokasi," ujar Bahlil yang dikutip Jumat 11 Oktober.
Asal tahu saja, tudingan terkait kerja paksa tersebut berasl dari laporan Global State of Child and Forced Labour yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada 5 September 2024 silam.
Bahlil menilai, laporan tersbut hanyalah sebuaah bentuk kampanye hitam.
"Ini hanya black campaign (kampanye hitam) aja kok, Ini hanya black campaign, ini geopolitik. Tenang aja," kata Bahlil.
Menurutnya, kampanye hitam tersebut berasal dari negara lain yang merasa hebat namun tidak lebih baik dari Indonesia.
"Di negara luar itu, yang merasa semua paling hebat itu, mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita," sambung dia.
Dengan adanya tudingan tersebut Bahlil meyakini di kemudian hari Indonesia bisa menjadi negara maju dengan memanfaatkan kemampuan dan kekayaan SDA yang dimiliki.
"Yakinlah, bahwa Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik dengan pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi, dan kita mampu menjadi negara nomor 10 terbaik dalam GDP," kata Bahlil.
Baca juga:
Sebelumnya, Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional, Departemen Tenaga Kerja AS, Thea Lee, menyatakan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia terjadi karena ada kerja paksa.
Lee menuding, warga negara asing (WNA) asal China direkrut untuk bekerja di Indonesia, berdasarkan laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.