Korupsi Timah Bikin Ekonomi Babel Anjlok, Ribuan Orang Kena PHK

JAKARTA - Perekonomian Bangka Belitung (Babel) disebut terkoreksi akibat kasus korupsi timah, yang mana Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset smelter sehingga banyak masyarakat tidak bisa bekerja menyerahkan hasil tambangnya.

Akibatnya, daya beli ikut turun karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja, sektor ritel sebagai penanda daya beli juga terasa anjlok.

"(Perekonomian) Bangka lagi turun karena di wilayah yang mengandalkan sumber daya alam ketika industrinya lagi turun, ya, perekonomiannya ikutan turun juga," kata Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam keterangan resminya, Jumat, 11 Oktober.

Pola sama terjadi di wilayah lain yang juga mengandalkan sumber daya alam untuk hidup, yakni seperti Kalimantan dan wilayah lainnya.

"Kayak Kalimantan saat batu bara bagus penjualan bagus, jadi daerah tertentu seperti Babel dengan timah, Kalimantan dengan batubara dan Makassar kalau panen kopi, pala itu penjualan naik. Jadi, itu memang mengikuti pendapatan hasil jualan bumi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Babel Elius Gani mengatakan, sejumlah perusahaan sawit yang kepemilikannya terkait dengan pemilik timah ditutup dan rekeningnya diblokir. 

Alhasil, sejumlah perusahaan kesulitan membayar hak karyawan dan banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau dibandingkan dengan angka tahun lalu ada 38 pekerja yang di-PHK, saat ini 1.527 orang kena PHK. Maka ada lonjakan signifikan karena adanya perusahaan smelter yang tutup sebagai akibat dari penertiban tata kelola timah," tuturnya.

Diketahui, ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada kuartal II-2024 tumbuh sebesar 1,03 persen atau lebih lambat dibandingkan capaian periode yang sama di 2023, yakni sebesar 5,13 persen.

Elius bilang, saat ini tidak banyak peluang kerja yang bisa ditawarkan di Bangka Belitung.

"Untuk sektor timah ada 6 smelter yang ditutup, termasuk juga beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan smelter itu. Di luar smelter ada 8, total 14 usaha yang ditutup. Pekerja terkena PHK ada sebanyak 1.372 orang," ungkapnya.

Kalangan pelaku usaha menilai tata kelola timah harus dikembangkan dengan baik. Oleh karenanya, harus ada tindakan nyata agar masalah tata niaga bisa lebih jelas dan aman bagi penambang.