Beragam Upaya DPR 2019-2024 Perkuat Politik Luar Negeri Lewat Diplomasi Parlemen
JAKARTA - Selain memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, DPR RI memiliki fungsi tambahan yaitu Diplomasi Parlemen. Berbagai upaya diplomasi parlemen dilakukan DPR periode 2019-2024 untuk memperkuat peran politik Indonesia di luar negeri.
"Fungsi tambahan DPR yakni Diplomasi parlemen untuk menguatkan peran DPR RI di kancah internasional," ujar Ketua DPR RI Periode 2019-2024 Puan Maharani, Selasa 1 Oktober.
Diplomasi parlemen dilaksanakan DPR melalui kehadiran dan partisipasi anggota DPR RI di berbagai forum internasional. Khususnya pada forum antarparlemen baik di tingkat global, regional, maupun bilateral.
Menurut Puan, hal tersebut bertujuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan isu yang menjadi kepentingan nasional, serta sebagai bentuk kontribusi guna mencari solusi atas isu internasional yang menjadi perhatian bersama.
Oleh karenanya, kata Puan, DPR periode 2019-2024 aktif terkibat dalam berbagai forum dan organisasi parlemen internasional, termasuk dengan menjadi tuan rumah.
"Posisi Indonesia sebagai tuan rumah semakin menegaskan arti penting diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Dengan menjadi tuan rumah forum internasional, DPR memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dalam memimpin jalannya persidangan pada masing-masing perhelatan sehingga membuka peluang besar bagi Indonesia dalam menyuarakan isu global.
“Selain itu juga sekaligus sebagai bentuk kontribusi dalam mencari solusi bersama atas isu internasional yang menjadi agenda pembahasan dan perhatian masyarakat internasional,” tambah Puan.
Baca juga:
Selama periode 2019-2024 berjalan, DPR RI telah menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan forum parlemen internasional. Berawal di masa pandemi Covid-19, DPR bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) atau forum parlemen dunia menjadi hosting agenda The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs (Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs dilaksanakan secara daring pada 28–30 September 2021. Pertemuan ini membahas peran parlemen dalam mewujudkan SDGs, ketimpangan sosial dan ekonomi, dampak Covid-19 terhadap pencapaian SDGs, perubahan iklim, pemulihan ekonomi global di masa pandemi, pendanaan SDGs, serta penguatan kolaborasi antarparlemen untuk mempercepat capaian SDGs.
Di penghujung pandemi Covid-19, DPR pun menjadi tuan rumah The 144th IPU Assembly atau Sidang Umum ke-144 IPU yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 20–24 Maret 2022. Sidang forum parlemen bergengsi itu menghasilkan Deklarasi Nusa Dua, dengan judul Getting to zero: Mobilizing parliaments to act on climate change.
“Melalui Deklarasi Nusa Dua, Indonesia dan IPU bersama mengajak parlemen dan negara-negara di dunia untuk mengambil aksi yang lebih nyata dalam mengatasi perubahan iklim,” sebut Puan.
Sidang Umum IPU di Bali juga menghasilkan sejumlah resolusi penting, di antaranya resolusi terkait konflik Rusia-Ukraina sebagai emergency item. Resolusi tersebut memuat pernyataan sikap IPU mengenai pentingnya dikedepankan diplomasi serta penghormatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.
DPR lalu menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) atau forum parlemen negara-negara G20. P20 dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 5–7 Oktober 2022 dan menghasilkan pesan-pesan penting yang menjadi landasan dalam mengatasi berbagai persoalan global.
P20 menekankan pentingnya multilateralisme sebagai cara efektif untuk mengatasi tantangan global, mendorong negara-negara G20 untuk meningkatkan upaya dalam memperkuat perdamaian, mengatasi perbedaan, dan memulihkan ekonomi.
Tak hanya itu, P20 juga menyoroti urgensi kesetaraan gender dalam mencapai kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan untuk semua, serta menegaskan bahwa parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kokoh dan pentingnya peningkatan kesejahteraan warga negara melalui kebijakan dan legislasi.
Sejalan dengan keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia pada tahun 2023, DPR pun memegang keketuaan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan Majelis Antar-Parlemen ASEAN sebagai badan parlemen regional yang bertindak sebagai titik utama komunikasi dan pertukaran informasi antar negara anggota. DPR sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum ke-44 AIPA dan sejumlah kegiatan pendukung lainnya.
Sebagai rangkaian keketuaan Indonesia di AIPA, dalam pertemuan ASEAN-AIPA Leaders’ Interface Meeting di Nusa Tenggara Timur pada 9-11 Mei 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan parlemen untuk memperkuat stabilitas dan demokrasi di kawasan guna mencapai kesejahteraan masyarakat ASEAN.
Masih dalam rangkaian keketuaan AIPA, melalui penyelenggaraan The 6th Meeting of ASEAN Inter Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) di Bogor pada tanggal 30–31 Mei 2023, DPR RI mengajak semua anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk berkontribusi memerangi narkoba melalui pembangunan ekonomi inklusif.
DPR pun menjadi tuan rumah side event AIPA tahun 2023 yakni kegiatan Sidang Koordinasi Parlemen Perempuan se-ASEAN (Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/WAIPA). Melalui kegiatan yang dilakukan secara virtual dari Kota Padang tersebut, DPR RI menyoroti
pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga publik dan proses perumusan kebijakan.