Aktifnya Diplomasi DPR Suarakan Kepentingan RI Dilarang Merosot Periode ini

JAKARTA - Dalam fungsi diplomasi parlemen, DPR RI periode 2019-2024 yang baru saja menyelesaikan masa baktinya dinilai sudah berperan dengan baik. Kinerja diplomasi DPR 5 tahun ke belakang di bawah kepemimpinan Puan Maharani alami kemajuan yang cukup tinggi.

“Selama 5 tahun terakhir, DPR telah menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi parlemen baik di level regional maupun internasional,” kata Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas, Kamis 3 Oktober.

Sejak 2019 hingga masa jabatannya berakhir pada 30 September 2024, DPR diketahui menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan dan sidang forum parlemen internasional. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah saat DPR menjadi tuan Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali tahun 2022. IPU sendiri merupakan forum parlemen dunia di mana Sidang IPU ke-144 dilaksanakan di akhir-akhir pandemi Covid-19 melanda.

Di tahun yang sama, DPR juga menjadi tuan rumah The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) atau forum parlemen negara-negara G20. Perhelatan P20 dianggap cukup bergengsi mengingat forum ini dihadiri para ketua parlemen negara-negara G20, yang mana KTT G20 saat itu digelar di Indonesia.

Kemudian di tahun 2023, DPR memegang keketuaan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan Majelis Antar-Parlemen ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Sebagai Ketua AIPA, DPR juga menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-44 AIPA dan sejumlah kegiatan pendukung lainnya.

DPR pun pada 2023 juga menjadi tuan rumah pelaksanaan The 9th MIKTA Speakers' Consultation yang merupakan forum konsultasi pimpinan parlemen Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) sebagai negara-negara middle power.

Anton melihat, diplomasi DPR di luar negeri di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani sangat produktif. Padahal setidaknya dalam waktu 2 tahun lebih di awal periode, tidak ada aktivitas fisik apalagi berhubungan dengan dunia internasional mengingat pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

“Kepemimpinan dalam diplomasi ini memang terasa meningkat signifikan jika dibanding dengan DPR periode sebelumnya,” jelas Anton.

Anton bahkan menggarisbawahi bagaimana DPR mengundang parlemen Rusia dan parlemen Ukraina untuk bisa duduk bersama pada forum P20 ke-8 di Jakarta saat kedua negara itu tengah berperang.

“Saat menjadi host P20 dalam perhelatan G20, DPR menunjukkan inisiatif mengundang parlemen Ukraina dan Rusia untuk duduk bareng dalam satu forum. DPR juga aktif membicarakan isu Myanmar saat mememegang keketuaan,” ungkap Dosen Universitas Paramadina itu.

"Apa yang dilakukan DPR ini tentu patut mendapatkan apresiasi karena Parlemen secara aktif telah menunjukkan upaya konkrit dalam meningkatkan postur diplomasi Indonesia," sambungnya.

Menurut Anton, praktik diplomasi parlemen yang dilakukan DPR periode sebelumnya sangat baik mengingat dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dengan begitu, diplomasi luar negeri bisa berjalan beriringan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Anton pun memberi catatan positif lainnya untuk DPR periode 2019-2024. Terutama bagaimana DPR membawa pesan atau sikap Indonesia terkait berbagai isu global. Selain peran pimpinan DPR, ia juga menyoroti kontribusi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR yang banyak melakukan kerja fungsi diplomasi parlemen secara apik.

“Selama satu periode terakhir, DPR juga secara aktif dan konsisten menyuarakan kepentingan nasional melalui diplomasi parlemen,” ungkap Anton.

Anton juga mengapresiasi upaya DPR yang berinisiatif memperkuat kerja sama dengan kawasan Pasifik melalui penyelenggaraan forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 pada Juli 2024. Dalam IPPP ini, DPR juga mewadahi pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang merupakan forum negara-negara rumpun melenesia.

"Penguatan kerja sama dengan kawasan Pasifik ini tentu saja patut mendapatkan atensi mengingat isu Papua cukup erat kaitannya dengan kawasan tersebut. Plus isu Papua juga mendapatkan perhatian khusus dari anggota parlemen negara pasifik," papar Anton.