Bertemu Ketua Parlemen Papua Nugini, Puan Tekankan Solidaritas Melanesia

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Papua Nugini Job Pomat untuk memperkuat hubungan bilateral serta membahas potensi kerja sama ke depan. Puan menekankan pentingnya solidaritas antar sesama negara Melanesia.

"Sebagai negara tetangga Indonesia di sebelah timur, pertemuan ini menunjukkan diplomasi Indonesia harus seimbang, yaitu harus memperhatikan negara tetangga kita juga di timur, dan tidak hanya memperhatikan persaingan antar negara besar," kata Puan.

Kedua negara berkomitmen saling memberi dukungan dan menghormati. Puan berharap isu kedaulatan bisa dibawa hingga ke forum internasional termasuk KTT Melanesian Spreadhead Group (MSG) pada November 2024 mendatang sebagai bagian dari bentuk solidaritas.

“Saya ingin mengapresiasi dukungan yang konsisten oleh Papua Nugini kepada Indonesia pada forum regional (Pacific Island Forum/PIF) dan sub-regional (Melanesian Spearhead Group/MSG),” ungkap Puan di Gedung DPR, Jumat 27 September.

"Saya juga mendorong untuk memperkuat hubungan antar masyarakat (people-to-people contact) kedua negara. Bisa dengan dengan pertukaran kunjungan antara generasi muda, ataupun melalui kerja sama pendidikan antara kedua negara," sambung Puan yang ditemani Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Kemanan Lodewijk F. Paulus dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Indonesia dan Papua Nugini merupakan kekuatan ekonomi yang besar di Pasifik sehingga kerja sama antar-parlemen akan memiliki dampak besar bagi kemakmuran Pasifik. Sehingga jika kedua negara ini bergabung akan memiliki potensi besar yang menguntungkan.

"Saya mencatat perkembangan nilai perdagangan kedua negara selama periode 5 tahun terdapat kenaikan rata-rata 9,2%. Untuk itu, kelanjutan pembahasan Preferential Trade Agreement (PTA) menjadi sangat penting," ucap Puan.

Kata Puan, pertemuan bilateral di hari-hari terakhir DPR Periode 2019-2024 tidak menyurutkan semangat. Selama 5 tahun terakhir, DPR terus berperan aktif dalam menjalankan diplomasi parlemen untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

"Karena saat ini adalah hari-hari terakhir DPR RI periode ini, maka saya ingin sampaikan bahwa DPR RI pada 5 tahun terakhir ini telah berperan aktif menjalankan diplomasi parlemen. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi dunia, dan memperjuangkan kepentingan Indonesia," kata Puan.

Puan mengakui bahwa melakukan diplomasi Parlemen selama 5 tahun terakhir bukanlah hal yang mudah, apalagi saat dunia menghadapi multi krisis, dunia yang unsustainable, menghadapi krisis seperti pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik global, perang, perubahan iklim, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, masalah ketahanan pangan, dan energi.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan selama ini ia bersama anggota DPR lain tidak henti-hentinya menyuarakan kemerdekaan Palestina baik di dalam forum Parlemen Internasional maupun pertemuan bilateral dengan negara sahabat. Selain itu isu perempuan di dunia politik serta budaya damai juga menjadi perjuangan yang dibawa Puan.

"Saya sendiri secara konsisten di forum Parlemen internasional menyuarakan kemerdekaan Palestina, memperjuangkan pemberdayaan perempuan terutama dibidang politik, dan memperjuangkan budaya damai (culture of peace) dalam penyelesaian masalah," sebut cucu Bung Karno itu.

"Saya harap apa yang telah dilakukan DPR selama 5 tahun dapat berkontribusi banyak bagi negara dan dunia, meningkatkan kesejahteraan Indonesia, serta sesuai amanat pembukaan UUD 1945," imbuh Puan.

Usai dialog, pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait kerjasama DPR RI dengan Parlemen Papua Nugini yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Parlemen PNG Job Pomat.

Adapun isi dari MOU itu sendiri adalah kesepakatan untuk saling kunjung antara pimpinan dan anggota parlemen kedua negara, saling mendukung dalam forum parlemen internasional, peningkatan kapasitas (capacity building).

Kemudian ada juga kerja sama praktik baik (best practices), dan pengalaman terkait fungsi Parlemen di bidang legislatif, anggaran, pengawasan dan juga kerja sama antar sekretariat Parlemen kedua negara untuk mendukung fungsi parlemen.