Langkah Puan dan DPR Dialog dengan Negara Melanesia Jadi Upaya Jaga Papua

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin DPR bertemu negara-negara rumpun Melanesia dengan salah satu poin pembahasan adalah terkait perkembangan di Papua. Hal ini dinilai penting mengingat negara-negara Melanesia di Pasifik itu kerap menyoroti isu Papua di komunitas internasional.

Adapun negara-negara yang dimaksud itu tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi antar-Pemerintah negara dengan rumpun Melanesia di kawasan Pasifik. Pertemuan dengan perwakilan MSG digelar dalam sebuah dialog parlementer di sela-sela perhelatan Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar DPR di Jakarta, Kamis (25/7) kemarin.

“IPPP ini dapat dilihat sebagai pengayaan dari upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjaga Papua agar tetap menjadi bagian dari NKRI,” kata Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, Jumat 26 Juli.

Forum IPPP sendiri merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik di mana pertemuan pertama digelar pada tahun 2018 lalu. Pada pertemuan dengan MSG, delegasi DPR dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Ketua BKSAP DPR Fadli Zon.

Sementara untuk pihak MSG yang datang adalah Ketua Parlemen Republik Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, Ketua Parlemen Kepulauan Solomon, John Patteson Oti, Anggota parlemen Papua Nugini (PNG) Johnson Wapunai, hingga Direktur Jenderal MSG yang merupakan tokoh dari PNG, Leonard Louma.

Dalam pertemuan yang dibalut dalam sesi dialog tersebut, Puan merinci soal pembangunan besar Papua yang sudah dilakukan Indonesia. Puan mengungkap bahwa Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua.

Bahkan Puan merinci peningkatan pembangunan di Papua meliputi beribu-ribu jalan raya hingga banyak infrastruktur sarana lainnya seperti ratusan sekolah, fasilitas kesehatan, beberapa bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik. Kepada MSG, Puan menegaskan pembangunan di Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Anton menilai, upaya yang dilakukan Puan bersama jajaran DPR cukup signifikan mengingat negara-negara Melanesia di Pasifik yang berbatasan langsung dengan Bumi Cenderawasih tersebut kerap menyoroti isu Papua di forum internasional, seperti di PBB.

“Karena bagaimanapun juga dukungan dari MSG dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan menjadi krusial untuk mencegah potensi eskalasi isu Papua di level internasional,” tuturnya.

Anton pun menyoroti pesan DPR kepada MSG bahwa negara betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam dialog DPR dan MSG, disampaikan pula bahwa DPR berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.

Salah satunya adalah dengan mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.

Puan pun menjelaskan dukungan DPR termasuk pada perluasan atau pemekaran provinsi sehingga Papua kini telah menjadi 6 Provinsi yang bertujuan agar pemerataan pembangunan dapat lebih maksimal.

Untuk diketahui, MSG merupakan organisasi antarpemerintah negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik yang beranggotakan Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Beberapa negara MSG kerap mengangkat isu Papua di forum internasional, khususnya terkait isu HAM. Bahkan Vanuatu secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Untuk itu, pendekatan diplomasi parlemen secara soft yang dilakukan DPR dinilai bisa menambah upaya Pemerintah untuk memastikan kedaulatan Indonesia atas Papua. Khususnya pendekatan kepada negara-negara di Pasifik yang sering membawa isu Papua ke ranah global.

“Langkah yang dilakukan Puan dan DPR ini memang tidak bisa dilepaskan dari penguatan atas upaya Pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan negara di kawasan Pasifik Selatan,” jelas Anton.

Lebih lanjut, Head of Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini mengapresiasi DPR yang menginisiasi forum kerja sama dengan parlemen negara-negara Pasifik melalui IPPP. Apalagi, kata Anton, Puan juga menyoroti isu pentingnya stabilitas keamanan kawasan di tengah ancaman geopolitik.

“Kita memang juga harus meningkatkan perhatian ke kawasan Pasifik Selatan. Karena bagaimanapun dinamika geopolitik ke depan juga akan terjadi di kawasan tersebut mengingat China sudah melakukan ekspansi kerja sama yang signifikan di sana,” terangnya.

“Dengan demikian, penguatan kerja sama dengan negara pasifik dalam banyak hal perlu dilakukan, tidak hanya menyangkut soal Papua tapi juga menyentuh hal esensial lainnya,” imbuh Anton.

Dalam beberapa kesempatan di Sidang ke-2 IPPP, Puan menyatakan Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan, termasuk kesamaan nilai-nilai.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik dinilai menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan.

Kesamaan tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam hal ini, menurut Puan, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai.

Puan juga menekankan bahwa semua negara yang terlibat dalam IPPP memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB.

Untuk itu, Puan mengajak negara-negara Pasifik sebagai satu keluarga besar untuk bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan.