Negara yang Punya Lebih Dari Satu Ibu Kota: Berikut Daftarnya

YOGYAKARTA - Dalam dunia modern, mayoritas negara mempunyai satu ibu kota yang berperan selaku pusat pemerintahan, politik, ekonomi, serta budaya. Tetapi, terdapat beberapa negara yang memilih mempunyai lebih dari satu ibu kota, baik karena alasan sejarah, politik, geografi, ataupun buat memastikan pemerataan pembangunan. Fenomena ini menarik buat ditelusuri, sebab menampilkan keragaman sistem politik serta strategi tata kelola di bermacam negara. Berikut ini merupakan beberapa negara yang mempunyai lebih dari satu ibu kota serta alasan di balik keputusan mereka.

Negara yang Punya Lebih Dari Satu Ibu Kota

1. Afrika Selatan

Salah satu contoh paling populer dari negara dengan lebih dari satu ibu kota yaitu Afrika Selatan. Negeri ini mempunyai 3 ibu kota yang berbeda, masing-masing melayani fungsi tertentu:

• Pretoria selaku ibu kota administratif, tempat eksekutif serta presiden berkantor.
• Cape Town selaku ibu kota legislatif, tempat parlemen negara bersidang.
• Bloemfontein selaku ibu kota yudisial, yang jadi pusat Mahkamah Agung Afrika Selatan.

Pembagian ibu kota ini merupakan hasil dari kompromi politik yang berlangsung pada akhir abad ke-19. Saat itu, Afrika Selatan merupakan kumpulan koloni Inggris serta republik independen yang bergabung buat membentuk Uni Afrika Selatan pada tahun 1910. Buat menghindari persaingan antara kota-kota besar, masing-masing fungsi pemerintahan ditempatkan di kota yang berbeda.

2. Belanda

Belanda, salah satu negara yang populer dengan sistem pemerintahan parlementernya, juga mempunyai 2 ibu kota. Amsterdam secara resmi diakui selaku ibu kota konstitusional Belanda, namun pemerintahan serta lembaga-lembaga utama, termasuk parlemen serta istana kerajaan, terletak di Den Haag. Den Haag merupakan tempat pemerintah melakukan fungsi-fungsi administratif serta politiknya, walaupun status ibu kota nominal tetap ada pada Amsterdam.

Kombinasi ini berasal dari sejarah panjang Belanda, di mana Amsterdam jadi pusat ekonomi serta perdagangan, sedangkan Den Haag merupakan pusat pemerintahan semenjak awal abad ke-17. Pembagian ini menolong memfasilitasi pertumbuhan ekonomi tanpa mempertaruhkan kestabilan politik.

3. Bolivia

Bolivia pula ialah negeri yang mempunyai 2 ibu kota. Sucre merupakan ibu kota konstitusional serta historis Bolivia, di mana Mahkamah Agung berkedudukan. Tetapi, dalam kenyataan politik serta administratif saat ini, La Paz merupakan ibu kota de facto. Di La Paz, presiden, parlemen, serta pemerintahan eksekutif berkantor.

Pembagian ibu kota ini berakar dari perang saudara pada abad ke-19, yang berakhir dengan kompromi kalau Sucre bakal senantiasa jadi ibu kota yudisial, sedangkan La Paz jadi pusat pemerintahan eksekutif serta legislatif. Perbedaan antara 2 kota ini mencerminkan dinamika politik yang tumbuh di Bolivia sepanjang sejarahnya.

4. Malaysia

Di Malaysia, terdapat 2 kota penting yang melaksanakan fungsi pemerintahan berbeda: Kuala Lumpur serta Putrajaya. Kuala Lumpur merupakan ibu kota negeri yang sah serta merupakan pusat komersial, budaya, dan tempat kedudukan Parlemen. Tetapi, pada tahun 1999, Malaysia memindahkan pusat administrasi pemerintahan ke Putrajaya, yang dirancang khusus selaku pusat pemerintahan federal.

Langkah ini diambil buat mengurangi kemacetan di Kuala Lumpur serta merancang pembangunan kota baru yang lebih tertib. Dengan demikian, Putrajaya saat ini jadi pusat administrasi, di mana kantor-kantor kementerian, Perdana Menteri, serta lembaga-lembaga penting yang lain beroperasi, sedangkan Kuala Lumpur senantiasa jadi pusat legislatif.

5. Tanzania

Tanzania mempunyai 2 ibu kota, yakni Dodoma serta Dar es Salaam. Dar es Salaam merupakan kota terbesar serta berperan selaku ibu kota ekonomi dan pelabuhan utama negara. Tetapi, pada tahun 1974, pemerintah Tanzania memutuskan buat memindahkan ibu kota administratif ke Dodoma, yang terletak lebih di tengah negara. Proses perpindahan ini memakan waktu bertahun-tahun serta masih berlangsung sampai hari ini.

Keputusan buat memindahkan ibu kota ke Dodoma diambil selaku bagian dari rencana pembangunan yang lebih seimbang. Pemerintah mau menciptakan pusat pemerintahan yang lebih dekat dengan daerah pedalaman Tanzania, kurangi dominasi pesisir, serta mendorong pembangunan wilayah yang sebelumnya kurang berkembang.

Alasan di Balik Pembagian Ibu Kota

Keputusan buat mempunyai lebih dari satu ibu kota umumnya berakar dari pertimbangan sejarah, politik, serta geografi. Beberapa alasan umum yang mendorong negara-negara buat memilih pembagian ibu kota yaitu:

1. Kompromi Politik: Seperti di Afrika Selatan serta Bolivia, keputusan ini kerap kali diambil selaku hasil kompromi buat menghindari konflik antara daerah ataupun kelompok yang bersaing.
2. Pemerataan Pembangunan: Dalam permasalahan Tanzania serta Malaysia, pemindahan ibu kota dicoba buat mendorong pembangunan di daerah yang kurang berkembang serta menciptakan pusat pemerintahan yang lebih merata.
3. Efisiensi Pemerintahan: Pembagian fungsi ibu kota membolehkan pemerintah buat mengatur kegiatan administratif, legislatif, serta yudisial dengan lebih baik. Negara-negara semacam Belanda serta Afrika Selatan memisahkan fungsi ini buat memaksimalkan tata kelola negara.

Ngomongin soal ibu kota, begini Nasib Jakarta Usai Tak lagi Menyandang Ibu Kota Negara

Jadi setelah mengetahui negara yang punya lebih dari satu ibu kota, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!