DPR Minta Pemerintah Percepat Evakuasi WNI di Lebanon: Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas

JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi I Junico BP Siahaan meminta Pemerintah mempercepat proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Lebanon. Hal ini menyusul serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan ratusan nyawa hilang.

"Dalam situasi darurat seperti ini, setiap detik sangat berarti bagi keselamatan WNI yang berada di Lebanon. Pemerintah harus mempercepat evakuasi WNI yang masih tertahan di Lebanon. Keselamatan warga kita harus jadi prioritas," ujar Junico Siahaan, Jumat 27 September.

Seperti diketahui, militer Israel pada Senin (23/9) waktu setempat melancarkan rentetan serangan udara terhadap ratusan target kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon. Akibat serangan besar-besaran ini, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Rentetan serangan Israel itu tercatat sebagai yang paling mematikan yang pernah melanda Lebanon dalam beberapa dekade terakhir.

Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (26/9) telah menggelar rapat koordinasi dengan TNI guna membahas perlindungan WNI di Lebanon. Pemerintah menegaskan jika keadaan semakin tereskalasi, pasukan TNI di UNIFIL (Pasukan Penjaga Perdamaian PBB) akan memberikan dukungan proses evakuasi WNI di Lebanon, dengan tetap berkoordinasi melalui Force Commander UNIFIL.

Junico meminta Pemerintah untuk memastikan Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional dalam proses evakuasi di Lebanon.

"Situasi darurat ini memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi. Pemerintah harus bergerak dengan efisien serta memastikan bahwa WNI mendapatkan perlindungan dan evakuasi yang aman," jelas pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu.

Menurut Kemenlu, hingga saat ini terdapat 155 WNI yang terdata berada di Lebanon. Namun, 25 di antaranya telah dievakuasi oleh KBRI, sedangkan lainnya memilih tetap tinggal di Lebanon termasuk 46 mahasiswa.

Nico menekankan fokus utama yang harus dipastikan Pemerintah adalah menjamin keselamatan WNI. Selain proses evakuasi yang aman, Pemerintah harus bisa memastikan kondisi WNI yang masih bertahan semua dalam kondisi aman.

“Dukungan bantuan seperti logistik dan lainnya juga harus terjamin. Dan siapkan lokasi pengungsian yang aman, khususnya bagi WNI yang tinggal di dekat area perang,” ungkap Nico.

Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan internasional itu juga menekankan pentingnya kolaborasi tim penanganan krisis. Dengan begitu, kata Nico, setiap kebutuhan dari WNI yang masih ada di Lebanon dapat terpenuhi.

"Proses evakuasi harus berjalan tanpa hambatan dan harus dilakukan dengan penuh koordinasi antara kementerian terkait, lembaga pemerintah," tambah Legislator dari Dapil Jawa Barat I ini.

Seorang WNI di Lebanon mengatakan serangan terbaru yang menyasar perangkat komunikasi nirkabel lebih mengerikan dibandingkan serangan udara. Sejumlah walkie-talkie dan pager yang digunakan oleh kelompok bersenjata Hizbullah diketahui meledak di pinggiran selatan ibu kota Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon selatan. Ledakan massal perangkat komunikasi pager dan walkie talkie itu menyebabkan 37 orang tewas dan ribuan luka-luka.

Sementara Hizbullah mengklaim akan terus melanjutkan serangan yang melintasi perbatasan kecuali ada gencatan senjata di Gaza, Palestina, dan bahwa tidak ada pembunuhan yang akan mengembalikan penduduk ke Israel bagian utara.

Melihat kondisi timur tengah yang terus memanas, Nico berharap agar masyarakat Indonesia yang ada di Lebanon untuk pulang ke Tanah Air dulu sampai kondisi lebih baik.

“Demi keselamatan dan keamanan WNI, evakuasi memang jalan terbaik. Tapi apabila memang belum bisa kembali, saya mengimbau WNI yang ada di Lebanon untuk menghindari tempat-tempat rawan serangan,” tuturnya.

Sejak Agustus lalu, KBRI Beirut telah mengevakuasi sejumlah WNI. Evakuasi gelombang 4 sedang dipersiapkan dengan berbagai tantangan, mengingat banyak penerbangan dari dan ke Beirut yang ditutup. KBRI Beirut sendiri sudah membuka pintunya menjadi shelter atau tempat perlindungan bagi para WNI di Lebanon.

“Agresi militer Israel ini sangat mencederai kemanusiaan karena banyak warga sipil yang menjadi korban serangan. Serangan ini menimbulkan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Kami berharap situasinya segera membaik,” ungkap Nico.

KBRI pun diminta terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Ngeri mengenai kondisi dari para WNI di Lebanon. Menurut Nico, hal tersebut dilakukan agar keluarga WNI di Indonesia mendapatkan akses informasi mengenai status dan keselamatan kerabat mereka di Lebanon.

"Pemerintah diharapkan menyediakan layanan hotline khusus untuk mendapatkan informasi mengenai proses evakuasi dan bantuan yang tersedia," tutupnya.