Bos PTPN soal IPO PalmCo: Tunggu Kebijakan Prabowo-Gibran
JAKARTA - Direktur Utama Holding BUMN Perkebunan PTPN III, Abdul Ghani mengatakan, penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) PalmCo masih harus menunggu kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Seperti diketahui, subholding PTPN III yang bergerak di sektor kelapa sawit yakni PalmCo tak kunjung melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal, PalmCo awalnya direncanakan melakukan IPO di akhir 2023 lalu.
“Tentu kita akan mendengarkan kebijakan pemerintah mendatang (Prabowo-Gibran),” kata Ghani usai diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta, Senin, 23 September.
Di samping itu, Ghani menekankan penawaran saham perdana anak usahanya juga harus menunggu restu dari DPR RI. Sebab, PTPN berstatus sebagai perusahaan milik negara.
“Cuma itu kan kebijakan yang harus kita konsultasikan ke DPR juga,” jelasnya.
Dari sisi internal, sambung Ghani, PalmCo sudah siap untuk melakukan penawaran saham perdana di BEI. Kesiapan tersebut didukung berbagai kajian atau analisis yang dilakukan perusahaan untuk bisa melakukan IPO.
“Sudah, sudah. Sebenarnya kalau tingkat kelayakan sudah layak,” tutur Ghani.
Baca juga:
Saat ini, Ghani mengatakan, PalmCo juga telah menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.
Karena itu, Ghani mengaku pihaknya sudah mempertimbangkan kemampuan subholding PTPN untuk IPO.
“Kalau cerita kelapa sawit, kami ini produsen terbesar di dunia lho, jangan salah. Jadi perusahaan perkebunan terbesar di dunia itu kami, apalagi ada reorganisasi PalmCo, kelapa sawit. Kan akhir tahun lalu kami mengintegrasi beberapa anak perusahaan menjadi tiga entitas,” katanya.