Jika Menang Pilkada Jakarta, Dewan Minta Pramono-Rano Karno Gencarkan Pengerukan Sungai
JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyampaikan permintaan kepada bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno untuk menggencarkan pengerukan sungai jika menang Pilgub Jakarta.
Menurut Ima, sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak lagi menjabat gubernur, Pemprov DKI semakin jarang melakukan pengerukan sungai sebagai penanggulangan banjir.
"banyak kali atau sungai, yang zaman Pak Aok berjalan, sekarang justru tidak pernah dikeruk lagi. Pak Pram menyampaikan bahwa jikah terpilih menjadi gubernur, beliau akan tuntaskan semuanya," ucap Ima kepada wartawan, Selasa, 3 September.
Selain itu, Ima juga meminta Pramono menjamin pengerukan sungai dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jakarta.
"Saya juga mendorong khususnya Jakbar dan Utara diprioritaskan untuk penanggulangan banjirnya. Karena selama ini penanggulangan banjir hanya ada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan," tutur Ima.
Pada Senin, 2 September kemarin, Pramono mengumpulkan sejumlah warga mulai dari pelaku UMKM, kelompok difabel, sopir, tukang ojek, hingga pemusik keroncong, untuk “belanja” masalah.
Pramono mengaku akan menampung semua keluhan warga dan penyelesaiannya untuk dituangkan sebagai visi-misinya dalam kontestasi Pilkada Jakarta.
Salah satu keluhannya adalah maraknya premanisme kepada sopir truk pengangkut barang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Saya juga kaget yang bertanya lebih dari 12 orang dan pertanyaannya dalam-dalam. Termasuk misalnya sopir trailer di Tanjung Priok, bagaimana mengatasi premanisme dan sebagainya," tutur Pramono, Senin, 2 September.
Baca juga:
Selain itu, Pramono juga menerima keluhan dari salah satu pelaku UMKM yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha. Namun, mereka merasa sulit jika harus meminjam lewat kredit usaha rakyat (KUR).
"Yang punya UMKM catering, dia tidak mau KUR, karena KUR kan ada suku bunganya. Dia maunya nggak ada bunganya. Kalau ada bunga, kan di bank syariah. Pertanyaannya, apakah birokrasi pemerintah bisa melakukan itu? Memberikan subsidi untuk itu? Nah, yang begitulah yang menjadi belanja permasalahan hari ini," urainya.