Muhaimin Tanggapi Dugaan Konflik Pribadi dengan Menag: Pansus Haji Nggak Ada Urusan Sama PKB Sama NU
JAKARTA - Ketum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan dari pihak PBNU soal dugaan konflik pribadi dengan Menag Cholil Qoumas ikut melatari pembentukan Pansus Haji.
“Ya sekali lagi, saya berharap PBNU belajar konstitusi. Karena pansus tuh nggak ada urusan sama PKB. Enggak urusan sama NU. Itu urusan pelaksanaan undang-undang, pelaksanan kontrol yang dimiliki haknya oleh DPR. Ya saya prihatin ya, PBNU harus belajar konstitusi lagi,” kata Muhaimin kepada wartawan di Widya Chandra, Jakarta, Rabu, 21 Agustus..
Pansus Haji bentukan DPR dipimpin Nusron Wahid. Ada tiga ruang lingkup yang menjadi fokus persoalan pihaknya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah.
"Yang sudah kita sepakati tadi ada tiga ruang lingkupnya," kata Nusron ditemui usai mengikuti rapat Pansus Angket Haji DPR, Senin, 19 Agustus.
Pertama, Nusron menyebut pihaknya akan mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Agama dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan.
"Yang harusnya digunakan untuk reguler, (tapi) digunakan untuk jamaah haji khusus," ucapnya.
Baca juga:
- DPR Wajib Patuhi Putusan MK Demi Stabilitas Hukum-Demokrasi Bukan Malah Bermanuver
- Muhaimin Soal Kans PKB ‘Balik Badan' Dukung Anies: Kita Sudah Gabung KIM, Nanti Kita Lihat Perkembangannya
- Cak Imin: Mohon Maaf Tak Datang ke PBNU, Saya Sengaja
- Pria Pakistan Diadili karena Sebar Hoaks Penusukan Southport yang Picu Kerusuhan di Inggris
Ruang lingkup kedua, kata dia, masalah manajemen operasional haji. Mulai dari, rekrutmen sumber daya manusia hingga servis dan tingkat kepuasan jamaah.
Ruang lingkup ketiga, lanjut dia, pembenahan sistem keuangan haji.
"Bagaimana pengelolaan sistem keuangan haji itu yang transparan, akuntabel, dan menjamin manajemen resiko dan mitigasi risikonya," katanya.