Investasi Mangkrak Era Jokowi Senilai Rp149 Triliun Bakal Diputihkan
JAKARTA - Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa investasi mangkrak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) senilai Rp149 triliun akan diputihkan atau tidak dilanjutkan.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan dari total Rp708 triliun investasi yang mangkrak, Kementerian Investasi telah mengeksekusi sebesar Rp558,7 triliun.
“Investasi mangkrak itu kan Rp708 triliun, yang sudah tereksekusi kan hampir Rp600 triliun. Selebihnya itu kita sudah putihkan,” tuturnya usai serah terima jabatan ke menteri investasi yang baru Rosan Roeslani, di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 19 Agustus.
Bahlil menjelaskan investasi mangkrak tersebut terpaksa tidak dilanjutkan karena perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah tidak sanggup.
“Kenapa putihkan? Karena perusahaan-perusahaan itu sebagian sudah collapse, karena COVID-19 kan. Terus sebagian enggak bisa menjalankan karena kondisi ekonomi perusahaan,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sebesar Rp149 triliun investasi mangkrak yang belum dieksekusi lantaran sulit untuk direalisasikan.
Bahlil menegaskan hingga saat ini pihaknya sudah merealisasikan investasi mangkrak sebesar Rp558,7 triliun atau sekitar 78,9 persen dari total Rp708 triliun.
“Sisanya kami sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan. Ini karena sudah tidak bisa lagi dieksekusi, akibat perusahaan-perusahaannya mengalami kesulitan secara internal,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin, 18 Maret.
Baca juga:
Dalam kesempatan terebut, Bahlil juga menyampaikan terkait perkembangan realisasi investasi mangkrak lainnya. Contohnya pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon dengan total investasi sebesar Rp59,4 triliun.
Menurut Bahlil, investasi tersebut merupakan hasil penyelesaian dari investasi mangkrak sejak 2016. Saat ini progres pembangunan pabrik tersebut sudah mencapai 85 persen dan diperkirakan akan mulai berproduksi tahun ini.
Adapun produk yang dihasilkan akan menjadi substitusi impor dengan komposisi 70 persen untuk kebutuhan dalam negeri dan 30 persen untuk ekspor.
“Di mana produk yang dihasilkan akan menjadi substitusi impor, dengan komposisi 70 persen untuk kebutuhan dalam negeri, dan 30 persen untuk ekspor,” ujarnya.