Soal Catut NIK Warga Jadi Pendukung, Dharma-Kun Wardana: Kami Dibantu Relawan

JAKARTA - Bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana buka suara soal dugaan pencatutan sepihak NIK warga menjadi pendukungnya.

Dharma mengklaim dirinya tidak mengetahui bagaimana bisa ada pencatutan NIK sejumlah warga saat pengumpulan dukungan sebagai syarat untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengaku tak terlibat langsung karena pengumpulan data dilakukan oleh relawan.

"Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," kata Dharma dalam keterangan video yang diterima VOI, Senin, 19 Agustus.

Seperti pernyataan KPU DKI Jakarta, Dharma meyakini data-data warga yang NIK-nya tercatut telah dieliminasi saat verifikasi oleh penyelenggara pemilu. Sehingga, ia meyakini NIK-NIK tersebut saat ini tak masuk dalam daftar pendukung yang lolos verifikasi.

"Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU.

Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya," ucap Dharma.

Dalam kesempatan itu, eks Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu tetap mengapresiasi kerja relawannya yang telah mengumpulkan KTP warga pendukungnya.

"Para relawan ini adalah mereka yang mau menyelamatkan jiwa keluarga mereka masing-masing. Kami memegang amanat para pendukung kami untuk menjaga keluarga mereka sesuai visi kami. Yaitu selamatkan jiwa keluarga kita," jelasnya.

Diketahui, Dharma-Kun Wardana lolos hasil verifikasi faktual kedua atas syarat dukungan untuk mendaftar sebagai cagub-cawagub Jakarta. Dharma-Kun disebut memiliki dukungan 677.486 warga yang dinyatakan KPU memenuhi syarat. Jumlah pendukung mereka melebihi batas minimal syarat dukungan cagub-cawagub Jakarta jalur independen sebesar 618.968 orang..

Sehari setelah pengumuman itu, sejumlah masyarakat mengaku NIK-nya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Hal ini diungkapkan di media sosial setelah mereka mengecek NIK-nya dalam laman www.infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku keluarga maupun kerabatnya turut dicatut NIK-nya sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, mereka tak pernah diminta untuk mendukung pasangan jalur perseorangan tersebut. Juga, tak pernah menyerahkan KTP miliknya sebagai bentuk dukungan kepada tim Dharma-Kun Wardana.

Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya mengklarifikasi temuan warga yang mendapati NIK-nya tercatut sebagai pendukung Dharma-Kun di laman Infopemilu milik KPU. Dody berdalih ada sistem yang belum diperbarui.

Ia menjelaskan, tim Dharma-Kun awalnya memang menyerahkan lebih dari 1 juta NIK dan KTP warga yang diklaim mendukung pada tahap awal.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi, KPU menemukan dukungan yang memenuhi syarat hanya sekitar 400 ribu NIK. Dharma kembali diberi kesempatan memperbaiki dan mencari penambahan dukungan hingga melalui verifikasi faktual.

Dari kondisi ini, Dody menilai NIK warga yang dicatut bisa saja masih tercantum dalam laman Infopemilu namun sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Salah satu contohnya adalah anak mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, Dody mengklaim telah melaporkan hal tersebut kepada KPU RI untuk melakukan perbaikan dan perbaruan sistem agar NIK yang tak memenuhi syarat dukungan kepada Dharma-Kun dihapus.

"Data verifikasi administrasi dengan verifikasi faktual itu tergabung, itu yang kami berikan tadi masukan kepada KPU pusat bahwa ini sebenernya data sudah tidak memenuhi syarat. Nama verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies tersebut dan statusnya tidak memenuhi syarat," ungkap Dody.