Anggaran Upacara HUT Kemerdekaan Indonesia Membengkak demi Pamer Warisan Politik Presiden Jokowi

JAKARTA – Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang yang diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah terlalu dipaksakan dan hanya untuk memamerkan warisan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Upacara HUT ke-79 RI dipastikan akan digelar di dua tempat untuk pertama kalinya. Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, upacara perayaan HUT RI di IKN untuk pertama kalinya menjadi simbolisasi mempersiapkan Indonesia yang lebih maju.

"Bisa disampaikan ini adalah simbol transisi pemerintahan dan sekaligus simbol menuju Indonesia maju dengan targetnya pemindahan ibu kota negara yang selesai di 2045 sebagai proyek jangka panjang," kata Usman, mengutip Antara.

Namun peringatan HUT ke-79 RI yang digelar di dua tempat menyebabkan pembengkakan anggaran, seperti yang dituturkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, meski menurutnya kenaikan anggarannya tidak signifikan.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, menyelenggarakan HUT RI di IKN menjadi ajang untuk memamerkan legacy atau warisan politik Presiden Jokowi di pengujung pemerintahannya.

Transisi Menuju Ibu Kota Baru

Melansir situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Presiden Jokowi mengatakan IKN Nusantara dipilih sebagai lokasi upcara karena Indonesia dalam masa transisi menuju ibu kota baru.

Kata Jokowi jika upacara dilakukan di dua tempat, perjalanan kepindahan ibu kota lebih terasa. Menurut rencana, upacara HUT RI di IKN akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan memimpin upacara di Istana Merdeka di Jakarta.

Sebanyak 2.000 undangan disiapkan untuk upacara HUT RI di IKN, yang dibagi menjadi dua sesi, yaitu untuk upacara pengibaran bendera pagi hari dan saat upacara penurunan bendera sore hari. Demikian pula dengan upacara di Istana Merdeka, yang disiapkan 3.000 undangan, dengan pembagian sama rata untuk pagi dan sore.

Namun warga sekitar IKN tidak diizinkan mengikuti upacara peringatan HUT ke-79 RI, menurut keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Kendati demikian, kemeriahan tetap bisa dinikmati dari dekat dan siaran langsung yang diadakan pemprov yang bekerja sama dengan kabupaten/kota.

Tapi peringatan HUT RI di IKN mendapat sorotan masyarakat. IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dianggap terlalu buru-buru karena kesiapan infrastrukturnya pun masih dipertanyakan.

Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah terkait anggaran penyelenggaraan HUT RI di dua tempat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui biaya untuk penyelenggaraan HUT RI tahun ini membengkak karena digelar di dua tempat sekaligus, yakni Jakarta dan IKN.

"Karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar daripada sebelumnya," kata Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pratikno menyebutkan, peringatan upacara kemerdekaan setiap tahunnya dibiayai oleh negara. Ia sendiri mengaku tidak mengetahui kenaikan anggaran pada pelaksanaan upacara tahun ini. Namun, ia mengeklaim bahwa pembengkakan anggaran tersebut tidak signifikan.

Sebagai informasi tambahan, temuan LSM Fitra pada 2012 menyebut gelaran peringatan HUT RI menelan anggaran hingga Rp7,8 miliar. Untuk sebuah acara seremonial kenegaraan dana tersebut terbilang fantastis.

Mewujudkan Ambisi Jokowi

Trubus Rahadiansyah menyebut pelaksanaan upacara HUT RI di dua tempat terkesan dipaksakan, dan hanya untuk memamerkan warisan politik Jokowi. Selain itu, ia juga menyayangkan terjadinya pembengkakan anggaran karena upacara digelar di dua tempat sekaligus.

Menurut Trubus, pemerintah sebaiknya hanya menggelar HUT RI di Jakarta yang memang infrastrukturnya sudah jelas, sehingga dapat menghindari terjadinya pembengkakan anggaran.

“Pelaksanaan 17 Agustus seharusnya dilaksanakan di satu tempat, jangan dua tempat. Misalnya, di Jakarta saja yang memang infrastrukturnya sudah memadai. Kalau dilaksanakan di IKN kesannya jadi memaksakan karena infrastrukturnya masih minim, cost-nya lebih besar, di sisi lain masyarakat setempat belum boleh ikut upacara 17 Agustus,” kata Trubus.

“Saya melihat ini hanya pamer saja dan harapan Jokowi kepada Prabowo agar melanjutkan pembangunan IKN, meski sampai sekarang pendukung Prabowo lebih fokus soal makan gratis ketimbang IKN,” ia menambahkan.

Hal senada juga diungkap pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dardias Kurniadi. Membengkaknya anggaran untuk menggelar HUT RI tahun ini tidak semata-mata demi mewujudkan ambisi Presiden Jokowi yang sedang membangun IKN.

Bagi Bayu, alasan Jokowi ngotot menggelar peringatan HUT RI di IKN menjadi pertaruhan politik sang presiden demi kelanjutan megaproyek di akhir masa jabatannya. Padahal di saat yang bersamaan, pembengkakan anggaran ini seperti menghilangkan rasa empati terhadap masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.

"Kondisi kelas menengah saat ini terpuruk, ada pelambatan ekonomi, di sisi lain ada glorifikasi 17 Agustus, ini jelas menyakiti hati rakyat," ujar Bayu.

"Tapi ini pertaruhan politik Pak Jokowi, dia akan melakukan apa pun untuk mewujudkan upacara 17 Agustus di IKN, dan ketika bicara politik maka kalkulasi ekonomi, empati, jadi nomor sekian," sambungnya.

Bayu juga memprediksi upacara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia di IKN akan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sampai infrastruktur di ibu kota baru benar-benar rampung.