Hari Kemerdekaan Memang Harus Diberikan yang Terbaik, Tapi Apa Perlu Sampai Boros?

JAKARTA - DPR memberi sorotan tajam pada pengeluaran anggaran negara untuk kebutuhan operasional upacara HUT ke-70 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah diminta memberi penjelasan, apalagi sempat muncul informasi ada banyak kendaraan yang disewa untuk menunjang pelaksanaan momen 17 Agustusan di IKN.

"Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Kamis 8 Agustus.

"Jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN," jelasnya.

Diinformasikan, Pemerintah disebut menyewa mobil Alphard seharga Rp 25 juta perunit untuk mobilisasi dari dan ke IKN utamanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kabar yang disampaikan pihak rental, Pemerintah menyewa hingga 1.000 unit mobil Alphard, meski ada juga informasi yang menyebut Pemerintah menyewa 100 mobil Alphard untuk tamu negara dan tamu VVIP.

Pemerintah telah membantah menyewa banyak monil Alphard serta mengaku hanya menyiapkan transportasi massal berupa bus sebanyak 200 unit untuk tamu undangan, dan mobil khusus untuk rangkaian kendaraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Guspardi menilai, Pemerintah seharusnya bisa lebih bijaksana mempertimbangkan cost yang membengkak untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI di IKN. Mengingat fasilitas di IKN belum lengkap sehingga ada banyak kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?” tutur Guspardi.

Guspardi juga menyinggung soal harga hotel dan sewa mobil yang melonjak naik jelang peringatan HUT RI IKN. Menurutnya, hal itu akan mengundang kecemburuan sosial di tengah keadaan ekonomi yang seperti disampaikan Presiden Jokowi, sedang tidak baik-baik saja.

“Ini sesuatu yang tidak kondusif,” ungkap Guspardi.

Selain soal harga sewa rental mobil, harga penginapan juga melambung tinggi jelang peringatan hari kemerdekaan RI di IKN. Hal ini lantaran akan ada cukup banyak tamu undangan VVIP dan VIP, maka hotel berbintang akan menjadi rujukan.

Berdasarkan informasi, tarif Swissôtel Nusantara terendah saat ini berkisar antara Rp 4,8 juta hingga Rp 8 jutaan per malam. Sedangkan tarif sewa untuk fasilitas presidential berkisar di angka Rp 20 juta per malam. Swissôtel Nusantara merupakan hotel bintang 5 dan saat ini merupakan satu-satunya hotel di IKN.

Guspardi pun mengkritisi kenaikan tarif sewa mobil dan hotel untuk menunjang para tamu undangan peringatan HUT RI di IKN karena lonjakannya cukup signifikan. Ia menilai para pengusaha terkesan aji mumpung memanfaatkan momen ini.

“Terkesan pihak hotel dan penyedia jasa sewa mobil memanfaatkan momen perayaan HUT RI di IKN karena memang tidak ada kompetitornya,” ucap Guspardi.

Jika penggunaan anggaran dikeluarkan berlebihan untuk HUT RI ini, Komisi II DPR yang membindangi urusan pemerintahan tersebut khawatir akan timbul persepsi negatif dari masyarakat. Guspardi menyebut Pemerintah akan dianggap melakukan pemborosan, meskipun dilakukan untuk hari spesial negara.

"Saya paham Pemerintah ingin memberikan yang terbaik di peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun jangan sampai dianggap boros sehingga merusak citra birokrasi,” terang anggota Baleg DPR RI itu.

Guspardi juga meminta Pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail dan transparan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN. Mensesneg Pratikno telah menyatakan adanya potensi anggaran peringatan HUT RI tahun ini membengkak karena dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN dan Jakarta.

Masyarakat disebut membutuhkan klarifikasi secara komprehensif, apalagi sebelumnya pihak Istana sempat membantah adanya penyewaan mobil khusus bagi tamu penting.

"Intinya Pemerintah harus transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami apa yang terjadi dan seberapa besar kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut," tutup Guspardi.