PKBI Banjir Dukungan Setelah Diusir Pemerintah dari Kantornya

JAKARTA - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dibanjiri dukungan setelah diusir Pemkot Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari kantornya. Mereka akan melawan sambil tetap mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Perjuangan untuk mengatasi permasalahan kesehatan memang tidak mudah,” kata Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi kepada wartawan, Rabu, 7 Agustus.

Eko menyebut PKBI sudah 50 tahun berkontribusi membantu pemerintah mengatasi masalah kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. “Namun kali ini lawan yang dihadapi adalah penguasa yang seharusnya menjadi mitra kami,” tegasnya.

Karenanya dia mengapresiasi dukungan yang telah diberikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. “PKBI berusaha maksimal agar tidak mengecewakan dukungan yang telah diberikan,” ungkap Eko.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut mengecam penggusuran yang dilakukan. Sebab, PKBI telah berupaya membantu pemerintah mengatasi masalah kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.

Hanya saja saat ini mereka justru harus mengalami tindakan represif berupa pengusiran paksa dari kantornya sendiri. WALHI mengajak agar semua pihak mendukung perkumpulan ini untuk mempertahankan hak atas aset yang ada.

Sedangkan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam anggota INFID menyoroti upaya pengusiran itu tanpa surat perintah pengadilan. Hal ini dianggap melanggar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lagipula sengketa tanah harusnya diselesaikan lewat cara dialog. “Dan tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun dengan mempertimbangkan kemashalatan bersama dan sejarah panjang jasa-jasa PKBI dalam menyukseskan program kesehatan pemerintah, khususnya kesehatan reproduksi,” pungkas INFID.