Dipusatkan di Makassar, Gerakan Bulan Cinta Laut akan Dilaksanakan Agustus 2024
JAKARTA - Perhelatan akbar Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) yang dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi.
Gerakan ini bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah di laut dan pesisir yang juga akan dihadiri jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Makassar kota pertama di luar Jawa yang ditunjuk untuk pelaksanaan ini. Kami dukung dan menyambut baik rencana ini, serta akan kami bantu yang dibutuhkan,” ujar Penjabat Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra saat menerima kunjungan Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf beserta rombongan di Ruang Rapat Sekda Kota Makassar di Makassar, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 27 Juli.
Ia menyebut kabar baik tentang agenda ini tentunya akan disambut positif oleh pihak Pemkot Makassar. Bahkan dirinya juga menyatakan dukungan penuh dan akan membantu segala keperluan yang dibutuhkan pihak penyelenggara.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf mengatakan kegiatan ini merupakan tahun ketiga digelar dan memilih Pulau Sulawesi, yakni Kota Makassar, sebagai lokasi.
“Dua kota sebelumnya di Bali dan Surabaya. Ini kegiatan untuk mengurangi sampah di laut. Dan ini salah satu program prioritas kita,” ujar dia.
Baca juga:
- Kremlin: Rusia Tidak akan Diamkan Transfer Asetnya yang Dibekukan oleh Uni Eropa ke Ukraina
- Balas Pesan Kim Jong-un, Presiden Lukashenko Bakal Perluas Kerja Sama Belarusia - Korea Utara
- Uni Eropa Transfer Rp26,5 Triliun Aset Rusia yang Dibekukan ke Ukraina
- AS Rugi Rp7,4 Triliun Akibat Pesawat Pembom Siluman B-1B Terbakar
Dia menyebut akan ada banyak kegiatan pada kesempatan ini, antara lain pemberian apresiasi kategori nelayan terinspiratif dan kategori bank sampah.
“Jadi kita masih seleksi tempatnya, apakah di Pantai Losari, Pantai Bosowa, atau di Untia. Kita masih tentatif kita akan pilih lokasi yang benar-benar pas,” katanya.
BCL telah diinisiasi sejak 2022 untuk mendukung target nasional dalam penanganan sampah laut dengan target mengurangi 70 persen sampah laut pada 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, sekaligus sebagai implementasi program prioritas dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.