Legislator PKS Beri Warning Holding BUMN Ultra Mikro, Harus Bebaskan Nasabah dari Rentenir
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai rencana pemerintah terkait Holding Ultra Mikro yang menggabungkan tiga perusahaan BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bertujuan baik.
Namun, menurut dia, proses pembentukan dan implementasi pelaksanaanya harus mampu mengakomodir semua pihak. Terlebih, pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro ini masih mendapat penolakan dari pihak lainnya, seperti Serikat Pekerja Pegadaian.
"Pihak BUMN mesti mampu meyakinkan bahwa pembentukan Holding ini untuk memperbaiki perekonomian pengusaha yang sangat kecil sehingga ada pemerataan yang sangat merata pada tingkat perekonomian masyarakat," ujar Nevi kepada wartawan, Senin, 22 Maret.
Secara pribadi, Nevi mengaku mendukung terbentuknya BUMN Ultra Mikro ini. Ia berharap, kebutuhan persoalan modal dapat menjangkau area yang luas ke seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga:
- Febri Diansyah: Selalu Ada Suap di Balik Slogan Impor Demi Mencukupi Kebutuhan Rakyat
- Banyak Nakes Belum Dapat Insentif, Anggota DPR Fraksi PKS: Patriotisme Modern Mereka Harus Dihargai
- Hotman Paris Bertemu Mahfud MD, Minta Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Jadi Hukum Perdata
- Jangan Ragu Lapor ke Posko Ini Bila Anda Jadi Korban Korupsi Bansos
Dimana, hingga kini masih terhalang regulasi yang menjadikan para pengusaha ultra mikro tidak bankable. Sehingga, usahawan skala sangat kecil tidak dapat mengajukan pinjaman kepada Bank.
Menurut Nevi, adanya rencana ini dapat menemukan solusi yang benar-benar meyakinkan masyarakat agar terhindar dari para penyedia pinjaman liar yang ujungnya mencekik nasabah. Sebab rentenir ini muncul karena ada situasi persoalan pinjaman modal yang tidak terpenuhi.
Nevi menegaskan, pembentukan BUMN Ultra Mikro ini harus menjadi Holding yang dapat memaksimalkan proses pengembangan UMKM. Karena ketiga perusahaan BUMN itu bisa saling mengisi dan menguatkan sesuai lini bisnis masing-masing.
"Tidak ada yang dikecewakan baik di internal perusahaan, maupun masyarakat yang selama ini menjadi nasabah perusahaan-perusahaan pelat merah ini," ucap politikus PKS itu.
Legislator dapil Sumatera Barat II ini meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN agar merealisasikan visinya terhadap Holding BUMN Ultra Mikro ini. Hilirisasi, kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah dan kemandirian keuangan juga harus dapat diimplementasi pada masyarakat usahawan yang paling kecil sekalipun.
Namun demikian, tambahnya, pembentukan holding ini harus dapat meningkatkan total aset BUMN secara signifikan. Nevy meminta pemerintah agar terus teliti dan dapat mengantisipasi dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari terkait pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro ini.
"Karena Tiga BUMN yang akan digabung ini memiliki core bisnis yang sangat berbeda. Segala keputusan yang diambil suatu holding akan berdampak kepada negara. Jika mengambil keputusan bisnis yang salah dan perusahaan merugi maka berpotensi dikategorikan dalam kerugian negara," kata Nevi menambahkan.