PM Israel Netanyahu Kunjungi AS, Amnesty Internasional Ingatkan Presiden Joe Biden
JAKARTA - Amnesty International memperingatkan, Amerika Serikat telah mengetahui penggunaan senjata buatan mereka oleh Pemerintah Israel secara tidak sah, termasuk dalam kejahatan perang, dan akan terlibat dalam pelanggaran lebih lanjut yang dilakukan dengan senjata-senjata ini.
Hal itu dikatakan ketika Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, dan Kongres AS menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington.
"Sudah cukup," kata Direktur Eksekutif Amnesty International USA Paul O'Brien, dilansir dari WAFA 24 Juli.
"Pemerintah AS telah diberikan banyak bukti dari para ahli di seluruh dunia, senjata buatan AS telah digunakan dalam kejahatan perang dan pembunuhan di luar hukum oleh Pemerintah Israel. Transfer senjata yang berkelanjutan akan membuat AS terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dengan senjata-senjata ini," jelasnya.
"Penelitian Amnesty International sendiri telah menunjukkan pada beberapa kesempatan, Pemerintah Israel menggunakan senjata yang dipasok AS dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional, serta hukum dan kebijakan AS," ungkap O’Brien.
"Mahkamah Internasional (ICJ) menemukan risiko genosida di Gaza masuk akal dan bahkan dalam penilaiannya sendiri, AS memutuskan masuk akal untuk menilai pasukan keamanan Israel telah menggunakan senjata AS untuk melanggar hukum humaniter internasional," lanjutnya.
Dalam fatwa hukumnya pekan lalu, ICJ menilai pendudukan Israel atas Wilayah Palestina yang Diduduki adalah melanggar hukum dan harus segera diakhiri, kata Amnesty International dalam sebuah pernyataan.
"Mengingat temuan ini, sebagai langkah pertama, Presiden Biden harus mengakhiri keterlibatan AS dengan pelanggaran berat hukum internasional oleh pemerintah Israel dan segera menangguhkan transfer senjata ke pemerintah Israel," katanya.
Dikatakan, perusahaan yang memproduksi dan mengekspor senjata juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di seluruh rantai nilai mereka.
Tanggung jawab ini tidak bergantung pada kewajiban hak asasi manusia suatu negara dan berada di atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional. Perusahaan yang memberikan bantuan material dalam melakukan kejahatan perang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan tersebut.
Baca juga:
- Kontingen Israel Nyaman Jelang Pembukaan Olimpiade, Presiden IOC Puji Otoritas Prancis: Mereka Sangat Profesional
- Badan Kesehatan PBB Sebut Ada Risiko Tinggi Penyebaran Virus Polio di Gaza
- Kecam RUU Parlemen Israel, Indonesia: Upaya Sistemik Pembubaran UNRWA Tidak Dapat Diterima
- Puji Rekonsiliasi Faksi Palestina, Menlu Retno: Persatuan Kunci Upaya Wujudkan Perdamaian
"Dengan ribuan nyawa warga sipil yang dipertaruhkan setiap hari, Pemerintah AS dan perusahaan-perusahaan AS membiarkan diri mereka rentan terhadap tanggung jawab dan kesalahan karena keterlibatan mereka," simpul O’Brien.
"Sekaranglah saatnya untuk segera menangguhkan semua transfer senjata ke pemerintah Israel dan mendorong gencatan senjata permanen," pungkasnya.
Diketahui, mengutip VOA, PM Netanyahu tiba di Negeri Paman Sam pada Hari Senin malam. Seorang pejabat AS mengatakan, Presiden Biden dan PM Netanyahu diperkirakan akan bertemu di White House pada Hari Kamis.