Pembatasan BBM Direncanakan Berlaku 1 September, Menteri Kabinet Jokowi Lakukan Pertemuan
JAKARTA - Sejumlah menteri-menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Adapun, sederet menteri yang hadir yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Selain itu, hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, dan pihak PT Pertamina (Persero).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan pertemuan tersebut dilakukan untuk pembahasan rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Oh (tadi bahas) masalah BBM," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 16 Juli.
Trenggono menyampaikan pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan mulai awal September 2024.
"Enggak (17 Agustus), September. 1 September lah. Tapi belum," tuturnya.
Trenggono menegaskan, rapat tersebut terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.
Namun, ia enggan untuk memberitahukan detail kendaraan apa saja yang terkena pembatasan.
"Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," ucapnya.
Baca juga:
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, hasil rapat terkait pembahasan BBM akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Nanti tanya sama Kemenko. Bahasannya ya udah dibahas tinggal tanya ke Kemenko," tuturnya.