Pansus Haji Dituntut Obyektif
JAKARTA – Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya dan menepikan perseteruan antara Muhaimin Iskandar dengan Yaqut Cholil Qoumas.
Pasalnya, pembentukan Pansus Haji DPR memang diperlukan mengingat begitu banyak persoalan selama penyelenggaraan ibadah haji 2024.
“Haji memang harus dievaluasi secara total, harus karena banyak masalah dari tahun ke tahun dan itu harus ada pertanggungjawabannya secara transparan. Nah DPR, Cak Imin ini kalaupun pansus didorong jangan karena dendam, jangan karena tidak suka, jangan karena marah,” ujarnya, Minggu 14 Juli 2024.
Baca juga:
“Perlu obyektivitas Pansus Haji dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai masa lalu yang buruk antara Cak Imin dan Gus Yaqut menganggu kerja Pansus,” sambungnya.
Ujang mengakui, Pansus Haji bisa saja menjadi 'mainan' politik pihak tertentu, termasuk Cak Imin. Terlebih masa kerja Pansus Haji yang tergolong sangat singkat, yakni akan berakhir pada September mendatang.
“Apakah benar-benar bisa bekerja atau tidak? Belum tentu. Bisa menjadi mainan politik yang bekerja hingga Oktober. Kalau pansus beneran mah akan lama, tapi kalau pansus permainan politik ya tidak tahu ujungnya, dramanya seperti apa,” tuturnya.
Karena itu, wajar bila ada dugaan bahwa pembentukan Pansus Haji hanya untuk memberikan bargaining position Cak Imin untuk menyingkirkan Gus Yaqut usai hubungan keduanya retak saat Pilpres 2024 lalu.
“Pansus Haji bisa mengungkap masalah-masalah haji, bisa juga politis, bisa juga untuk menyingkap Gus Yaqut untuk bargaining position Cak Imin juga," tutur Ujang.