Balas Klaim Kemanusiaan Evakuasi di Second Thomas Shoal, Filipina Sebut Penjaga Pantai China 'Konyol'
JAKARTA - Penjaga pantai China mengatakan alasan kemanusiaan jadi latar belakang diizinkannya Filipina mengevakuasi seseorang yang jatuh sakit di kapal perang berkarat yang terdampar di Second Thomas Shoal. Klaim ini dibalas penjaga pantai Manila 'konyol'
"Pernyataan ini menegaskan pengerahan kapal secara ilegal di ZEE (zona ekonomi eksklusif) kami dan menyoroti pandangan pemerintah mereka bahwa pelestarian kehidupan dan kesejahteraan manusia memerlukan persetujuan," kata juru bicara Penjaga Pantai Filipina (PCG) Jay Tarriela di X dikutip via Reuters, Rabu, 10 Juli.
Dalam sebuah pernyataan, Penjaga Pantai China mengatakan telah memantau seluruh operasi penyelamatan pada hari Minggu, yang menurut juru bicara dibuat atas permintaan Filipina.
Namun menurut penjaga pantai Filipina, banyak manuver yang menghalangi dan menunda oleh penjaga pantai China saat melakukan evakuasi medis.
Sebulan lalu, PCG menuduh mitranya dari China memblokir evakuasi medis dari kapal perang tersebut, menyebut tindakan tersebut "biadab dan tidak manusiawi".
Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari yang sama bahwa China akan mengizinkan Filipina mengirimkan pasokan dan mengevakuasi personel jika Manila memberi tahu Beijing sebelum misi.
Filipina memiliki tentara yang tinggal di atas kapal perang tua yang berkarat di Second Thomas Shoal, yang sengaja dilarang terbang oleh Manila pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.
Angkatan laut China telah bentrok beberapa kali dengan pasukan Filipina yang berusaha memasok kembali kapal yang membumi.
Baca juga:
- KPPBC Temukan 82 Kasus Rokok Ilegal Selama Semester Pertama 2024
- 4 Pemuda yang Miliki Sajam dan Kunci Letter T Diringkus Polisi, Diduga Terlibat Aksi Kriminal
- Polisi Sebut Belum Ada Kata Damai di Kasus Pemerasan Ria Ricis, Proses Hukum Berlanjut
- Fakta Baru, Pemilik Rekening Dalam Kasus Pemerasan dan Pengancaman Ria Ricis Bertetangga
China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, saluran utama perdagangan tahunan yang ditanggung kapal senilai $ 3 triliun, sebagai wilayahnya sendiri.
Beijing menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag tahun 2016 yang mengatakan klaim maritimnya yang luas tidak memiliki dasar hukum.