KPK Sentil Kepala Daerah yang Anggap APIP Tak Penting

JAKARTA - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus optimal menjalankan tugasnya. Mereka bahkan dituntut untuk meningkat kapasitas dan kekuatannya.

Hal ini disampaikan Nawawi saat berbicara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli.

“Pemerintah telah mendorong evolusi dan penguatan peran APIP agar secara dini dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud, tindak pidana korupsi, dan maladministrasi pemerintahan di daerah,” kata Nawawi.

APIP diminta lebih proaktif lagi dalam menyarankan dan memberikan langkah preventif saat mengendus dugaan penyelewengan. Nawawi bilang, posisi mereka saat ini bukan hanya pengawas melainkan jadi penjamin kualitas.

Kepala daerah juga diingatkan KPK tak memandang sebelah mata APIP. Sebab, mereka kerap mendengarkan berbagai masalah yang kemudian disampaikan kepada Inspektorat maupun pemerintah daerah tapi tak diselesaikan.

“Permasalahan ini semakin kompleks karena peran APIP sering kali dianggap kurang penting oleh kepala daerah,” tegas Nawawi.

“Oleh karena itu KPK mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar senantiasa konsisten dalam menjalankan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi termasuk penguatan APIP,” sambungnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga hadir dalam agenda tersbeut menyebut telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Penguatan APIP Daerah. “Setelah rakornas ini kami berharap kerja sama antara KPK, BPKP, dan Kemendagri untuk mengawal agenda pengawasan dari hulu, yaitu mulai dari penyusunan postur anggaran dalam APBD,” ungkap mantan Kapolri tersebut.

“Kalau dari hulu, banyak sekali potensi penyimpangan yang bisa ditekan,” pungkasnya.