Mendagri Soroti Anggaran Daerah di Depan KPK: Programnya Rp5 Miliar, Perjalanan Dinas Rp10 Miliar
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti tak efisiennya penggunaan anggaran di daerah. Katanya, banyak pengeluaran belanja di daerah untuk rapat maupun perjalanan dinas yang tidak perlu.
Hal ini disampaikan Tito dalam paparannya pada acara Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi dalam di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli.
“Belanja yang kita lihat kerawanan yang tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai, gaji, dan tambahan penghasilan lainnya,” kata Tito dalam pernyataannya.
Selain itu, dia juga menyoroti belanja di daerah terkait dengan biaya operasional pegawai. Tito bilang banyak anggaran yang ujungnya tak efisien dalam penggunaannya.
“Mulai dari kegiatan-kegiatan tidak perlu, tidak efisien, rapat-rapat perjalanan dinas tidak perlu sehingga akhirnya yang program intinya, misalnya Rp5 miliar, program studi bandingnya Rp2-3 miliar, rapatnya Rp3 miliar, perjalanan dinasnya Rp10 miliar,” tegasnya.
“(Jadi, red) banyak persiapan-persiapan penguatan-penguatannya dibanding profram untuk masyarakatnya. Ini kerawanan juga,” sambung eks Kapolri tersebut.
Baca juga:
Adapun kegiatan ini diikuti oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mereka diberi penjelasan soal titik rawan korupsi.
Selain Tito, hadir juga jajaran pimpinan komisi antirasuah seperti Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dan tiga wakilnya yakni Alexander Marwata, Johanis Tanak, dan Nurul Ghufron. Kemudian Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari juga bicara dalam acara tersebut.