Presiden Ruto Janji Pangkas Anggaran Kantor Ibu Negara hingga Perjalanan Dinas Usai Kenya Dilanda Protes

JAKARTA - Presiden William Ruto pada Hari Jumat berjanji memangkas pengeluaran sebesar 177 miliar shilling (1,39 miliar dolar AS) dalam tahun fiskal yang dimulai pada Bulan Juli, setelah Kenya dilanda protes berminggu-minggu di seluruh negeri yang memaksanya untuk membatalkan kenaikan pajak yang direncanakan.

Pemerintah juga akan menambah pinjaman sekitar 169 miliar shilling untuk menutupi lubang sebesar 346 miliar shilling yang disebabkan oleh keputusan untuk menarik RUU keuangan yang menjadi pemicu awal protes.

Presiden Ruto mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada rakyat, defisit anggaran Kenya kini diproyeksikan sebesar 4,6 persen dari produk domestik bruto pada tahun anggaran 2024/25, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,3 persen.

Di antara berbagai cara yang akan dilakukan pemerintahnya untuk memangkas pengeluaran, Presiden Ruto mengatakan 47 perusahaan negara akan dibubarkan, jumlah penasihat di pemerintahan akan segera dikurangi hingga 50 persen dan semua perjalanan dinas yang tidak penting bagi pejabat publik akan ditangguhkan.

"Mata anggaran yang menyediakan operasional Kantor Ibu Negara, pasangan Wakil Presiden, dan Sekretaris Kabinet Utama, akan dihapus," kata Ruto, seraya menambahkan pegawai negeri yang berusia 60 tahun akan diminta untuk segera pensiun, melansir Reuters 5 Juli.

Presiden Ruto menambahkan, akan ada audit forensik atas utang negara dan ia juga akan segera mengumumkan perubahan pemerintahan.

Diketahui, demonstrasi, yang dimulai dengan damai sebelum berubah menjadi kekerasan, telah menjadi ancaman terbesar bagi masa jabatan Presiden Ruto yang baru berjalan dua tahun.

Kelompok kampanye telah mendokumentasikan ratusan penangkapan dan sedikitnya 39 kematian yang terkait dengan tanggapan pemerintah yang keras, yang menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran hak asasi manusia.