Sosok Moeldoko di Mata Jhoni Allen: Dia Tidak Ada Cacat Pelanggaran HAM
JAKARTA - Sekjen Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun membantah pihaknya meminang Moeldoko lantaran memiliki jabatan sebagai Kepala Staf Presiden.
Menurutnya, pendekatan kepada Jenderal bintang empat itu dikarenakan memiliki riwayat hidup yang baik.
"Kita tidak melihat soal jabatan walaupun jangan munafik jabatan itu penting. Tetapi paling utama integritas, CV-nya curriculum vitae pada saat dia melakukan tugas-tugasnya mulai dari 0 sampai titik paling tinggi," ujar Jhoni di channel youtube Refly Harun, Rabu 17 Maret.
Selain itu, kata Jhoni, Moeldoko tidak pernah dikabarkan terlibat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, menurutnya, Moeldoko dikenal lebih banyak mendengar prajurit daripada memerintah.
"Kita melihat perjalanan Pak Moeldoko kredibilitasnya sangat baik tidak ada cacat khususnya soal HAM, bahkan saya lihat beberapa kali dia pidato di dalam prajuritnya prajuritnya selalu lebih banyak mendengar daripada memerintah," ungkapnya.
Baca juga:
- Masih Proses, Demokrat versi KLB Sumut Lengkapi Dokumentasi ke KemenkumHAM
- Mantan Ketua DPC Maluku Utara Bangga Dipecat AHY: Saya Berada di Barisan Revolusi untuk Perbaikan Demokrat
- Moeldoko Maju Pilpres 2024, Demokrat versi KLB Sumut: Ini Masih di Bogor Belum Bandung
- Cerita Sedih Ketua DPC Demokrat Saat Dipimpin AHY: Ada Setoran Wajib DPC dan Fraksi
Jhoni menilai, Moeldoko juga merupakan sosok yang profesional saat menjadi Panglima TNI di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berbeda dengan Gatot Nurmantyo yang coba bermanuver saat menjadi Panglima TNI di pemerintahan Jokowi.
"Dia (Moeldoko) tetap menjaga kepentingan negara di atas segalanya, kita meminang beliau atas dasar itu," kata Jhoni.
Dalam kesempatan itu, Jhoni Allen Marbun juga menyatakan telah resmi mendaftarkan kepengurusan dibawah pimpinan Moeldoko ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Kita mendaftar beberapa hari yang lalu dengan melengkapi semua variabel yang menyangkut keabsahan pelaksanaan KLB, pada 5 Maret di Sibolangit," katanya.
Menurut dia, penyelenggaraan KLB sudah sesuai dengan hak anggota di dalam mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai demokratis.
"Karena itu, persoalan ini kan persoalan lama sebenarnya. Jadi memang seperti yang dikatakan adik-adik saya disana, PD ini sesuai dengan namanya demokratis, terbuka, siapapun boleh masuk," ucap Jhoni.